Pendidikan Gratis Menuai Kegaduhan , LKP: Dimana Salahnya Gubernur Banten Terhadap Media?

 
Kamis, 23/08/2018 11:53 WIB
Pendidikan Gratis Menuai Kegaduhan , LKP: Dimana Salahnya Gubernur Banten Terhadap Media? (Ilustrasi: ) Konferensi Pers Direktur Lembaga Kebijakan Publik (LKP) Ibnu Jandi . S.sos,MM

Lernteranews, TANGERANG – Adanya pemberitaan  oleh salah satu media yang mengkritisi kebijakan Pemerintah Provinsi Banten dalam hal ini Gubernur Banten, Wahidin Halim, yang telah mengeluarkan Kebijakan Pendidikan Gratis,  Dinilai  sebagai kritisi pemberitaan yang tidak  tepat oleh pemerhati pendidikan yang juga menjabat Direktur Lembaga Kebijakan Publik (LKP) Ibnu Jandi.S.sos,MM

“Ketika kita mengkritik Kebijakan Pendidikan Gratis, maka kritikanya harus berdasarkan pada kekuatan Data dan angka forecasting dengan alasan yang rasional dan obyektif dan bukan distorsi, dan bukan karena dilatarbelakangi skeptis dan tendensius, apalagi kalau dilatarbelakangi oleh kepentingan proyek kalah tender atau kepentingan Iklan yang tadinya bisa memonopoli dan sekarang iklan tersebut tidak ada atau hanya berkurang, maka hal itu sangatlah tidak dibenarkan , sebagaimana tertuang dalam UU nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat,” tutur Jandi , Kamis,(23/8/2018).

Menurut Jandi Pemberitaan yang dilakukan olah media massa hendaknya tidak menghasut dan melanggar kode etik.

“Karya media Massa  yang didapat dari jurnalis, hendaknya dalam menayangkan sebuah pemberitaan tidak menghasut. Jurnalis hendaknya memberitakan sesuatu untuk perbaikan dan pengembangan bangsa , dalam hal ini Pemberitaan yang berimbang dan dinamis,  Dan jangan sampai juga pemberitaanya dapat berpotensi memecah-belah bangsa. Jika hak itu terjadi, maka pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus cepat mengambil sikap. Dimana insan Pers tidak boleh membuat dominasi opini pribadinya, karena hal ini akan melanggar kode etik jurnalis UU No 40 Th 1999, Dan kalau itu terjadi pemerintah berhak untuk membekukan atau membredel media tersebut, karena pemerintah punya tanggungjawab terhadap stabilitas secara holistic,” kata Jandi.

Mengacu kepada informasi public, Jandi melanjutkan,”Didalam era keterbukaan seperti sekrarang ini , bahwasanya didalam mengkritik adalah bagian dari perbaikan atas kebijakan yang dikeluarkan. Namun, kritik untuk perbaikan, berbeda dengan pemberitaan yang menghasut, apalagi pemberitaan yang berpotensi memecah-belah bangsa bisa melanggar UUD RI 1945 – UU No 40 Th 1999 tentang Pers,”Terang Jandi..

Menurut Jandi , Pekerjaan seorang  jurnalis adalah sebuah profesi yang sangat mulia. Jurnalis seperti pekerja profesi lain seperti dokter, advokat, dan sebagainya. Dalam profesi dokter, jika ada yang melakukan malapratik, maka Dewan Etik Kedokteran akan menindak. Dalam profesi jurnalis, hal serupa terjadi. Mana kala ada yang membuat berita tidak benar, maka Dewan Pers atau Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) bisa mengambil peran untuk menindak. Pemerintah sama sekali tidak mengintervensi atau menghalang-halangi kehidupan pers. Tetapi pers sendiri punya lembaga yang mangatur ketika terjadi masalah. Pemerintah hanya berharap semua aturan yang ada bisa ditegakkan secara kode etik. Dan jika ada Media Cetak dan Elektronik yang mendistorsikan atau memutarbalikan fakta atau memplintir pemberitaan sehingga terbangun opini jahat atau opini yang tidak benar.

“Menurut dugaan saya apa yang  dilakukan oleh Oknum Media tersebut adalah pemberitaan yang tidak benar dan itu adalah bagian dari karakter assassination, Pertanyanya adalah  lalu dimana Salahnya Gubernur Banten?, menurut saya Gubernur Banten bisa melakukan pengaduanya kepada Dewan PERS. Atau bisa menuntut secara hukum,” Tandas Jandi.

 

Berita Lainnya