Miss Persepsi Dengan Pemkot Tangerang, LKP Ingatkan Menkumham

 
Kamis, 11/07/2019 14:42 WIB
Miss Persepsi Dengan Pemkot Tangerang, LKP Ingatkan Menkumham (Ilustrasi: ) Direktur Lembaga Kebijakan Publik (LKP) Ibnu Jandi, S,sos, MM

Lenteranews, TANGERANG - Diduga miss persepsi antara Menkumham Yasonna Laoly, dengan  Pemkot Tangerang  perihal aset dan perizinan menuai keprihatinan pengamat Kebijakan Publik.
Direktur Lembaga Kebijakan Publik (LKP) Ibnu Jandi, S,sos, MM, menyayangkan kontra persepsi Menkumham dan Pemkot Tangerang.

"Hentikan gonjang ganjing perang persepsi Menkumham dengan Pemkot Tangerang, malu dengan masyarakat," tutur Jandi, Kamis,(11/07/2019).

Jandi mengingatkan dahulu Menkumham telah membuat keputusan menteri Kehakiman dan hak azasi manusia Republik Indonesia nomor: M.32.PR.09.03. Tahun 2004 tentang pembentukan panitia terpadu perencanaan pemanfaatnan dan penertiban tanah inventaris Departemen Kehakiman dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia di Tangerang.

"Kepmenkumham tersebut sudah dilaksanakan oleh Pemkot Tangerang, dan Jangan Juga Pemda Kota Tangerang Terbelenggu oleh Asset/Lahan/Tanah Negara Yang dikuasakan oleh Kemenkumham. Sehingga secara otonomi daerah (UUD RI 1945 Psl 18 dan UU No 23 Th 2014 tentang Pemda) menjadi ambigu dan menghambat proses percepatan pembangunan di Kota Tangerang,yang pada akhirnya rakyat yang dirugikan" terang Jandi.

Lebih lanjut Jandi mepertanyakan legal administrasi  pembangunan gedung Poltekip-Poltekim oleh Kemenkumham.

"Bagaimana  pertanggungjawabanya Menkumham terhadap UU No 17 Th 2003 tentang Keuangan Negara? Lalu bagaimana Menkumham bertanggugjawab terhadap UU No 1 Th 2004 ttg Perbendaharaan Negara? dan bagaimana dengan UU BPK No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara?" tanya Jandi.

Peihal izin Bangunan Poltekip-Poltekim, Jandi mengingatkan adanya UU no. 28 tahun 2002 tentang IMB.

"Bunyi UU sudah jelas bahwa setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung (Pasal 7 ayat UUBG).Persyaratan administratif bangunan gedung meliputi persyaratan status hak atas tanah, status kepemilikan bangunan gedung, dan izin mendirikan bangunan (Pasal 7 ayat (2).Bahwasanya Pembangunan suatu gedung (rumah) dapat dilaksanakan setelah rencana teknis bangunan gedung disetujui oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk izin mendirikan bangunan (Pasal 35 ayat (4).Memiliki IMB merupakan kewajiban dari pemilik bangunan gedung (Pasal 40 ayat (2) huruf b ).dan Pengaturan mengenai IMB diatur lebih lanjut dalam PP No. 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (“PP 36/2005”). Setiap orang yang ingin mendirikan bangunan gedung harus memiliki Izin Mendirikan Bangunan yang diberikan oleh pemerintah daerah (Pemda) melalui proses permohonan izin (Pasal 14 ayat (1) dan (2) PP 36/2005). Permohonan IMB kepada harus dilengkapi dengan (Pasal 15 ayat (1) PP 36/2005):

a. Tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah;
b. Data pemilik bangunan gedung;
c. Rencana teknis bangunan gedung; dan

d. Hasil analisis mengenai dampak lingkungan bagi bangunan gedung yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan," terang Jandi.

Lalu bagaimana jika pemilik rumah tidak memenuhi kewajiban persyaratan pembangunan rumah termasuk memiliki IMB?

"Pemilik bangunan gedung yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan gedung dikenakan sanksi perintah pembongkaran (Pasal 115 ayat (2) PP 36/2005). Selain sanksi administratif, pemilik bangunan juga dapat dikenakan sanksi berupa denda paling banyak 10% dari nilai bangunan yang sedang atau telah dibangun (Pasal 45 ayat (2) UUBG). dan kemudian, bagaimana jika bangunan tersebut sudah terlanjur berdiri tetapi belum memiliki IMB? Berdasarkan Pasal 48 ayat (3) UUBG disebutkan bahwa: “Bangunan gedung yang telah berdiri, tetapi belum memiliki izin mendirikan bangunan pada saat undang-undang ini diberlakukan, untuk memperoleh izin mendirikan bangunan harus mendapatkan sertifikat laik fungsi berdasarkan ketentuan undang-undang ini.” tandas Jandi.

Menyikapi problematika tersebut, Jandi kembali mengingatkan kembali kepada Tupoksinya masing-masing dan saling Menghormati Secara Proporsional dan Profesional.

"Bangun lagi Komunikasi secara konstruktif, jangan sampai lembaga yang mengerti hukum melanggar hukum," pungkasnya.

Berita Lainnya