LKP: Tendensisus Wali Kota Risma Terancam Sanksi Bila Tak Cairkan THR, Begini Penjelasannya

 
Kamis, 7/06/2018 22:24 WIB
LKP: Tendensisus Wali Kota Risma Terancam Sanksi Bila Tak Cairkan THR, Begini Penjelasannya (Ilustrasi: ) Wali Kota Surabaya Tri Risma Harini foto istimewa

Lenteranews, TANGERANG – Adanya pemberitaan  disalah satu online nasional yang menyebutkan pernyataan Pakar Hukum Tata Negara dari salah satu  Universitas  ternama yang mengasumsikan   pengenaan sanksi terhadap Wali Kota Surabaya Tri Risma Harini  karena bersikukuh tidak bisa mencairkan dana tunjangan hari raya (THR) bagi PNS (Pegawai Negeri Sipil), Diduga  asumsi tersebut terlalu skeptic dan tendensius Oleh Direktur Lembaga Kebijakan Publik (LKP) Ibnu Jandi S.sos, MM.

“ Menurut saya statemen Pakar Hukum tersebut terlalu dini dan diduga terlalu skeptic dan tendensius,” Tutur Jandi, Pada Lenteranews.com, Kamis,(7/6/2018).

Jandi menanggapi  , siapapun komentatornya  menganai persoalan Gaji ke 13 dan ke 14 serta THR di Tahun Anggaran 2018, hendaknya melihat struktur atau kondisi proporsi keuangan daerah.Semisal  APBD Pemda Kota Surabaya Ta 2018.

“Kalau kita lihat proporsi belanja pegawai di APBD Tahun Anggaran (TA)  2018 Pemkot Surabaya adalah sebesar Rp. 2.154.203.040.522,- atau 23,63% dari Total Aanggaran sebesar Rp.9,117,196,864,653,-. Artinya belanja pegawai sudah sangat terlalu besar, dan wajar saja kalau Walikota Surabaya punya alasan untuk enggan mengikutai kebijakan Pemerintah Pusat " Timpal Jandi.

Berdasarkan struktur belanja APBD Pemkot Surabaya dengan mengacu kepada  Peraturan daerah kota surabaya nomor 10 tahun 2017 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2018, Jandi mengungkapkan total belanja Pemda Kota Surabaya ta 2018  sebesar Rp .9,117,196,864,653,- Dimana Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja : Rp.2,390,254,727,237,- atau 26,22%

a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 2.154.203.040.522,- atau 23,63%

d. Belanja hibah sejumlah Rp. 223.001.686.715,- atau 2,45%

f. Belanja bagi hasil sejumlah Rp. 750.000.000,- atau 0,01%

g. Belanja bantuan keuangan sejumlah Rp. 2.300.000.000,- atau 0,03%

h. Belanja tidak terduga sejumlah Rp. 10.000.000.000,- atau 0,11%

Sedangkan Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja : Rp.6,726,942,137,416,- atau 73,78% , yang mencakup:

a. Belanja pegawai sejumlah Rp. 502.583.376.418,- atau 5,51%

b. Belanja barang dan jasa sejumlah Rp. 3.517.733.125.869,- atau 38,58%

c. Belanja modal sejumlah 2.706.625.635.129,- atau hanya 29,69%

Dengan total belanja keseluruhan sebesar Rp.9,117,196,864,653,-

“Sebenarnya mungkin kepala daerah diseluruh Indonesia prihatin dengan Kebijakan Pemerintah Pusat Mengenai Gaji ke 13 dan ke 14 serta THR di TA 2018, Akan tetapi kita juga harus melihat apakah ada unsur dugaan kesewenang-wenangan Pemerintah pusat terhadap kebijakanya?,” Tanya Jandi.

Berita Lainnya
Berita hari ini