LKP Sesalkan Pernyataan PJS Wali Kota Tangerang yang Tidak Subtantif

 
Jum`at, 23/02/2018 15:46 WIB
LKP Sesalkan Pernyataan PJS Wali Kota Tangerang yang Tidak Subtantif (Ilustrasi: ) LKP Sesalkan Pernyataan PJS Wali Kota Tangerang yang Tidak Subtantif

Lenteranews, TANGERANG - Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) kota Tangerang yang mendapat prestasi nilai B dari kementerian Pemberdayaan Apartur Negara Reformasi Birokrasi (PAN-RB)  yang dianggap belum maksimal oleh Pejabat Sementara (PJs) Wali Kota Tangerang M. Yusuf . Pernyataan PJS  tersebut dianggap kurang subtantif oleh beberapa kalangan.

Direktur Lembaga Kebijakan Publik (LKP) Ibnu Jandi. S.sos. MM menyayangkan pernyataan PJS Wali Kota Tangerang M. Yusuf , Dimana menurut Jandi WTP dan sakip-aki-lakip itu dua hal yg berbeda. Dan tidak berbanding lurus dan sebangun dengan sakip-akip-lakip.

“WTP itu lebih kepada kepatuhan terhadap administrasi keuangan, Sedangkan Sakip-lakip pendekatannya lebih kepada realisasi misi organisasi dan program kerja atau RPJMD yang didanai oleh APBN dan APBD,” Kata Jandi saat ditemui diruang kerjanya , jl Berhias no 32, Keurahan Pasar Baru, Kota Tangerang, Jum,at(23/2/2018).

Bukan hanya itu saja ,PJS yang baru bertugas selama 9 hari di Kota Tangerang ini dianggap terlalu berebihan dalam melakukan penilaian.

“Saya Kira saudara  M. Yusup, gak perlu  membuat statemen seperti ini. Toh Pemda Provinsi Banten Saja Baru Dapat Nilai CC Tahun 2017. Saudara M Yusup ini kan dari Pemda Provinsi Banten, jadi gak usah lah menilai kinerja Pemda Kota Tangerang yangg belum anda mengerti Etos Kinerja dan Faktor Keberhasilan dan Hambatanya,” lanjut jandi.

 Terkait tugas pokok dan fungsi PJS itu sendiri, Jandi mengingatkan, “Jadi menurut hemat saya, jalankan saja perintah UU No 23 Th 2014 jo UU No 9 Th 2015 tentang pemerintahan Daerah dan UU 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota,” pesan Jandi.

Seperti diketahui LAKIP adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan. LAKIP merupakan produk akhir SAKIP yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD.

 

 

Berita Lainnya