Dirut LKP Tepis Ancaman Sanksi Kepala Daerah Yang Tidak Mencairkan THR PNS

 
Kamis, 7/06/2018 21:00 WIB
Dirut LKP Tepis Ancaman Sanksi Kepala Daerah Yang Tidak Mencairkan THR PNS (Ilustrasi: ) Direktur Lembaga Kebijakan Publik Ibnu Jandi S.sos.MM

Lenteranews, TANGERANG – Adanya sinyalemen pengenaan sanksi terhadap Wali Kota Surabaya Tri Risma Harini yang bersikukuh tidak bisa mencairkan dana tunjangan hari raya (THR) bagi PNS (Pegawai Negeri Sipil), Mendapat tanggapan berbeda dari Direktur Lembaga Kebijakan Publik (LKP) Ibnu Jandi S.sos.MM, Yang menyatakan bahwa terlalu dini untuk mengeluarkan statemen sanksi bagi  Kepala Daerah yang tidak bisa mencairkan dana tunjangan hari raya (THR) bagi PNS (Pegawai Negeri Sipil) dimanapun berada.

“Menurut saya kalau pendekatanya adalah etika kepemimpinan dan etika keorganisasian dan etika kebijakan, maka akan bisa jadi terkena etika organisasi dan etika kebijakan pimpinan. Persoalannya adalah  Walikota Surabaya Tri Risma Harini  bukan tidak taat azas, persoalanya adalah lebih kepada kemampuan keuangan daerah yang berdampak pada belanja pegawai  yang mengalami pembengkakan,” tutur Jandi Pada Lenteranews.com, Kamis,(7/6/2018).

Berdasarkan system penganggaran Daerah pertahun , Jandi mencontohkan adanya Permendagi No 33 tahun 2017 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2018

" Contohnya belanja tidak langsung , dimana Penganggaran belanja tidak langsung memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Belanja Pegawai a) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD serta pemberian gaji ketiga belas dan gaji keempat belas dan seterusnya" tutur Jandi.

Dan kalaupun ada sanksi dari kementrian dalam negeri, , Menurut Jandi , maka sanksinya hanya sebatas etika kebijakan, etika pimpinan dan etika organisasi. Karena  berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 Pasal 67 Kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah meliputi:

a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. menaati seluruh ketentuan peraturan perundangundangan;

c. mengembangkan kehidupan demokrasi;

d. menjaga etika dan norma dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;

e. menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik;

f. melaksanakan program strategis nasional;

g. menjalin hubungan kerja dengan seluruh Instansi Vertikal di Daerah dan semua Perangkat Daerah.

“Karena secara keorganisasian Kepala Daerah dan Aparatur pemda diajarkan tentang etika etos kinerja, etika organisasi dan kelembagaan, serta etika kepemimpinan dan kepatuhan dan etika kebijakan ,artinya mengamankan kebijakan pimpinan. Dan tidak akan ada sanksi hukum apapun,” terangnya.

Berita Lainnya