Diduga Menyepelekan Aspirasi Orang Tua Murid, LKP Kecam Kadis Pendidikan Kota Tangerang

 
Selasa, 10/07/2018 18:44 WIB
Diduga Menyepelekan Aspirasi Orang Tua Murid, LKP Kecam Kadis Pendidikan Kota Tangerang  (Ilustrasi: ) Direktur Lembaga Kebijakan Publik Ibnu Jandi.S.sos,MM

Lenteranews, TANGERANG – Seakan  tidak mau belajar memeperbaiki  kesalahan  pada proses Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)  pada tahun 2017 lalu . Direktur Lembaga Kebijakan Publik (LKP) Ibnu Jandi S.sos,MM, kembali menyororti kafbilitas kinerja Kepala Dinas Pendidikan dengan adanya kekisruhan pada proses (PPDB)di  SMP Negeri 23 Kota Tangerang.

Seperti diketahui pada Senin (9/7/2018) kemarin, sejumlah wali murid yang berdomisili dilingkungan sekitar sekolah  melakukan aksi demontrasi  di SMP N 23 Kota Tangerang.Mereka menngeluarkan aspirasinya karena anaknya tak lulus seleksi PPDB disekolah tersebut.

Adanya aksi tersebut Kepala Dinas ( Kadis ) Kota Tangerang, Abduh Surahman sempat mendatangi lokasi aksi. Selanjutnya   terjadi Komunikasi dua arah antara para orang tua murid dan Kadis Pendidikan.

"Sistem yang kami terapkan bedasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, terkait sistem zonasi. Jadi bagi yang tidak diterima, lebih baik masuk ke SMP swasta dahulu, karena SPP-nya sudah kami gratiskan," ucap Abduh kemarin.

Sontak ucapan Abduh dihadapan para orang tua murid menambah aksi kian memanas dimana para orang tua tetap berkeinginan menyekolahkan anaknya disekolah tersebut.

“Apapun alasannya Kami akan tetap ingin menyekolahkan anak – anak kami disini dikarenakan lokasi sekolah terdekat hanya disini,” Ucap Sri salah seorang pendemo kemarin.

Berawal dari kejadian tersebut , Direktur LKP Ibnu Jandi.S.sos,MM menilai kinerja Kadis pendidikan dalam memberikan solusi pada orang tua murid tidak tepat dan terkesan tidak mengindahkan aspirasi mereka.

"Dengan adanya kejadian tersebut , Saya menduga Kadis Pendidikan Kota Tangerang terlalu diskriminatif. Meremehkan dan merendahkan derajat para orang tua murid yang ingin menyekolahkan anaknya disana,”tutur Jandi , Selasa (10/7/2018).

Jandi berpendapat, perkataan Kepala Dinas Pendidikan dirasa tidak bertanggung jawab. Bahkan tidak profesional serta terkesan meremehkan aspirasi  para orangtua.

"Semua orang juga tahu kalau tidak diterima di Sekolah Negeri ya ke swasta. Tapi menurut saya bukan itu yang dimaksud oleh para pendemo yang ingin bisa masuk ke SMP N 23 tersebut. Mereka lebih menginginkan keadilan, kepatutan, kepantasan serta solusi dan bukan kezoliman," terang Jandi.

Berita Lainnya