Pemilu 2019 , MK Putuskan Anggota PPK Tetap 5 Orang

 
Rabu, 25/07/2018 12:14 WIB
Pemilu 2019 , MK Putuskan Anggota PPK Tetap 5 Orang  (Ilustrasi: ) Pemilu 2019 , MK Putuskan Anggota PPK Tetap 5 Orang Foto istimewa

Lenteranews - Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia mengeluarkan keputusan  nomor 31/PUU-XV1/2018, tentang penambahan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dari tiga orang menjadi lima anggota PPK di setiap kecamatan.

Mahkamah Konstitusi (MK)  memutuskan bahwa aturan tiga orang untuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) tidak rasional dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 22 E huruf (1).

MK menilai jumlah PPK tiga orang dapat mengancam penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil.

“Jumlah anggota PPK yang berkurang menjadi tiga orang dan dengan penambahan tugas serta perubahan sistem pemilu, tentunya akan sangat sulit mewujudkan prinsip penyelenggaraan pemilu yang profesional, akuntabel, efektif, dan efisien,” kata Hakim MK, Anwar Usman, saat membacakan putusan di Gedung MK, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (23/7/2018).

Dalam pertimbangan putusan, MK menyinggung tugas, fungsi, dan wewenang PPK. MK menilai, tugas dan kewajiban PPK berkaitan langsung dengan pemenuhan kedaulatan rakyat, yakni memfasilitasi pemilih untuk terdaftar di dalam daftar pemilih, memastikan suara pemilih tak terdistorsi melalui proses rekapitulasi suara, dan sosialisasi pemilu.

“Pada Pemilu 2019, rekapitulasi langsung melompat ke tingkat kecamatan oleh PPK. Kewenangan tersebut jelas-jelas berkaitan dengan jaminan terhadap pemenuhan kedaulatan rakyat dalam menentukan pilihan politiknya,” ungkap Anwar.

MK menggambarkan rumitnya penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019. Dalam catatannya, MK menyebutkan jumlah Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam Negeri dimana terdapat 7.201 kecamatan, 83.370 desa/kelurahan, dan 801.838 tempat pemungutan suara (TPS).

Berita Lainnya