Wajib Diketahui Publik, Ibnu Jandi Paparkan Poin Penting Pergub Pendidikan Gratis di Banten

 
Kamis, 30/08/2018 12:09 WIB
Wajib Diketahui Publik, Ibnu Jandi Paparkan Poin Penting Pergub Pendidikan Gratis di Banten  (Ilustrasi: ) Direktur Lembaga Kebijakan Publik (LKP) Ibnu Jandi S,sos, MM saat menjadi nara sumber pada program peningkatan SDM Guru di Kota Tangerang

Lenteranews, TANGERANG - Kualitas pendidikan tidak dapat dilepaskan  dari fungsi dan peran serta Kepala Daerah dalam melahirkan kebijakan yang pro pendidikan, Karena  secara konseptual dan regulasi, sesungguhnya masyarakat berhak memperoleh pendidikan gratis.

Menyikapi peran dan pungsi Kepala Daerah dalam dunia pendidikan , Tertanggal 3 agustus 2018 Pemerintah Provinsi Banten mengeluarkan Peraturan  Gubernur (Pergub) nomor 31 tahun 2018 tentang pendidikan gratis pada sekolah menengah atas negeri (SMAN), sekolah menengah kejuruan negeri (SMKN) dan sekolah khusus negeri sebagaimana yang tersirat dalam UUD-RI 1945 PASAL 31.

Berikut penggalan point penting yang terdapat didalam pergub Banten no 31 tahun 2018 yang berisi VIII (Delapan BAB) dan 33 Pasal:

Pasal 2 Peraturan Gubernur dimaksudkan: hurup d yang berbunyi; Pendidikan Gratis harus memberikan kepastian bahwa tidak ada peserta didik tidak mampu yang putus sekolah.

Pasal 6: Alokasi dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan  dan Belanja Daerah untuk setiap satuan pendidikan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atas usulan Kepala Dinas.

Pasal 10

Penggunaan dana Pendidikan Gratis meliputi:

a. seluruh kegiatan dalam rangka Penerimaan Peserta Didik Baru;

b. pembelian buku teks pelajaran, buku untuk koleksi perpustakaan;

c. kegiatan pembelajaran remedial, pengayaan, olah raga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka, palang merah remaja dan sejenisnya;

d. kegiatan ulangan harian, ulangan kenaikan kelas, ujian sekolah dan laporan hasil belajar siswa;

e. honor jam mengajar tambahan di luar jam pelajaran, biaya transportasi dan akomodasi siswa/guru dalam rangka mengikuti lomba, fotocopy, membeli alat olah raga, alat kesenian dan biaya pendaftaran mengikuti  lomba;

f. pembelian bahan-bahan pakai habis seperti buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol,kertas, bahan praktikum, buku induk siswa, buku inventaris, langganan koran/majalah pendidikan,minuman dan makanan ringan untuk kebutuhan sehari-hari di sekolah serta pengadaan suku cadang alat kantor;

g. biaya langganan daya dan jasa, yaitu listrik, air, telepon, internet, termasuk untuk pemasangan baru jika sudah ada jaringan di sekolah, khusus di sekolah yang belum ada jaringan listrik, dan jika sekolah tersebut memerlukan listrik untuk proses belajar mengajar diperbolehkan untuk membeli genset;

h. biaya perawatan sekolah;

i. pembayaran honororium bulanan pendidik dan tenaga kependidikan honorer;

j. insentif/tunjangan bulanan  bagi non PNS pada jabatan Wakil Kepala Sekolah, Ketua Program Keahlian, Kepala Lab, Kepala Perpustakaan, Para Pembina Ekskul, Wali Kelas, PTK, Satpam, tenaga lepas dapat dibayarkan sebatas kewajaran yang ditetapkan oleh Gubernur;

k. pembiayaan pengembangan profesi Guru dan Kepala Sekolah seperti pelatihan, MGMP dan KKKS/MKKS;

l. pemberian bantuan biaya transfortasi siswa miskin, apabila dianggap perlu;

m. pembiayaan pengelolaan Pendidikan Gratis seperti alat tulis kantor, (ATK termasuk tinta printer, CD dan flash disk), penggandaan, surat menyurat, insentif bagi Bendahara dalam rangka penyusunan laporan Pendidikan Gratis dan biaya transfortasi dalam rangka mengambil dana Pendidikan Gratis di Bank; dan

n. pembelian komputer untuk kegiatan belajar siswa paling banyak 5 set setiap tahun.

Pasal 11: Dalam rangka mendukung Pendidikan Gratis, rehabilitasi sedang dan berat, dan pembangunan Unit Sekolah Baru dibebankan pada APBD melalui Belanja Langsung berupa Program Kegiatan pada Dinas.

 

Berita Lainnya
Berita hari ini