LKP Pertanyakan Tolak Ukur Pendidikan Gratis di Banten

 
Rabu, 1/08/2018 11:44 WIB
LKP Pertanyakan Tolak Ukur  Pendidikan Gratis di Banten (Ilustrasi: ) Dirktur LKP Ibnu Jandi,S.sos,MM

Lenteranews, TANGERANG – Berdarnya statmen Rancangan Peraturan Gubernur (Pergub)  mengenai sekolah gratis untuk melarang penggalangan  dana dari wali murid pada setiap sekolah tingkat SMA dan sederajatdi Provinsi Banten  mendapat pertanyaan  serius Direktur Lembaga Kebijakan Publik (LKP) Ibnu Jandi S.sos,MM.

“Saya berharap Gubernur Banten Jangan asal Statemen, yang berakibat multi tafsir pada regulasi pelaksanaan pendidikan , Pasalnya di Provinsi Banten ini ada sekolah negri dan swasta, Pertanyaannya   Pendidikan gratis untuk siapa,  Untuk Pendidikan SMA dan sederajat yang  mana, dan apa klasifikasinya?,” Tanya Jandi, Rabu,(1/8/2018)..

Jandi menjabarkan , Berdasarakan barometer jumlah siswa SMP sederajat di Banten  yang mengikuti UN tahun ajaran 2017/2018 adalah sebanyak Kurang lebih 137.506 siswa, Dimana PPDB Pemda Provinsi Banten Tahun 2018, dengan  mengukurTotal Quota SMAN/SMKN sebanyak 53.660 atau hanya 39%. Sisanya sebanyak 83.846 atau 61% siswa yang tidak tertampung.

“Perbaiki dahulu insprastruktur sarana prasarana pendidikannya ,agar hajat hidup masyrakat Banten pada pelayanan Pendidikan terpenuhi,” Seru Jandi.

Dengan mengacu kepada APBD Provinsi Banten yang hanya berkisar kurang lebih sepuluh trilyun, Jandi mengingatkan,” Berhitungnya harus cermat, APBD Banten  tidak akan mampu menggratiskan sekolah SMA dan sejenisnya, dan tunjukan pada saya negara mana di dunia ini yang mampu mengratiskan biaya pendidikan secara utuh dan global,” seru Jandi.

Sejatinya kualitas pendidikan yang mumpuni harus ditopang berbagai aspec pendudukung yang memadai sehingga bisa melahirkan para penerus bangsa yang berkualitas.

“Bagaimana bisa melahirkan para penerus bangsa yang berkualitas  melalui rahim  pendidikan, kalau komitmen kebersamaan memajukan dunia pendidikan dibatasi,” Pungkas Jandi.

Berita Lainnya