LKP Apresiasi Srikandi Cisadane Stop Bullying di Sekolah

 
Senin, 6/08/2018 14:36 WIB
LKP Apresiasi Srikandi Cisadane Stop Bullying di Sekolah (Ilustrasi: ) Direktur LKP Ibnu Jandi S.sos, MM, bersama Srikandi Cisadane didampingi Pengurus SDN 15 gelar sosialisasi Stop Bullying

Lenteranews, TANGERANG – Sosialisasi  Stop Bullying ditingkat Sekolah Dasar Negri (SDN) 15 Kota Tangerang  yang dilakukan oleh Tim Srikandi Cisadane Polres Metro Tangerang Kota , mendapatkan apresiasi penuh dari Direktur Lembaga Kebijakan Publik (LKP) Ibnu Jandi S.sos, MM, yang juga pemerhati Pendidikan  di Kota yang berjuluk Akhlakul Karimah.

Menurut Jandi , Apa yang dilakukan Tim Srikandi Cisadane dalam mengentaskan perundungan di Sekolah, patut diteladani oleh semua pihak yang menginginkan Sekolah terbebas dari  kasus Bullying.

“Dunia pendidikan adalah dunia tumbuh kembang generasi penerus bangsa ini , Sudah sepatutnya pendidikan mendapatkan proteksi dini  dari hal - hal yang menghambat kualitas pendidikan itu sendiri , sebagai contoh sterilisasi pendidikan melalui Program pengentasan Bullying  yang dilakukan oleh Srikandi Cisadane , Menurut saya program ini sangat amat membantu bagi  para peserta didik dan segenap  instruman yang ada dipendidikan  dalam merealisasikan pendidikan yang berkualitas,” tutur Jandi.

Jandi  menganologikan  , Kasus Bullying  yang dimasukan  dalam dua kategori , Yaitu Verbal dan non verbal , Dimana Verbal itu sendiri bisa meliputi kekerasan fisik  dan yang lainnya , Sedangkan yang non verbal bisa meliputi perbuatan memaki, Memfitnah , mengejek , mengancam dan yang lainnya.

“Mungkin Kalau  Bullying Verbal bisa nampak pada fisik , Sedangkan yang non verbal walaupun tidak nampak pada fisik, akan tetapi dampak kedua – duanya secara skologis akan sama, yakni sama – sama mendapatkan perlakuan yang tidak patut, Bayangkan kalau itu terjadi pada dunia pendidikan , akan seperti apa hasilnya,”  ungkap Jandi.

Sebagai proteksi  pencegahan Bullying lebih lanjut , Jadi Menegaskan ,Pelaku bullying terhadap anak dapat dipidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

“Dalam undang-undang tersebut diatur bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Bagi yang melanggarnya akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72 Juta, dan seterusnya,” Tegas Jandi.

Berita Lainnya