Mudahkan Wajib Pajak , Dispenda Kabupaten Tangerang Rilis Jenis Pelayanan PBB-P2

 
Kamis, 20/04/2017 11:52 WIB
Mudahkan Wajib Pajak , Dispenda Kabupaten Tangerang Rilis  Jenis Pelayanan PBB-P2 (Ilustrasi: )

Lenteranews – Kabupaten Tangerang—Pemerintah Daerah  Kabupaten Tangerang melalui Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda), merilis sejumlah jenis pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan/Pedesaan (PBB-P2).

Hal itu diwujudkan  guna memudahkan para Wajib Pajak (WP), untuk mengetahui akan hak-hak dan kewajiban mereka dalam proses pembayaran pajak.

Kepala Dispenda Kabupaten Tangerang, Maesal Rasyid mengatakan, Guna memudahkan wajib pajak  ada beberapa  jenis pelayanan PBB-P2 yang ada di Kota Tangerang gemilang  ini.

Adapun jenis pelayanan PBB-P2 yang sedang dijalankan di Kabupaten Tangerang ini, diantaranya, pendaftaran objek baru, mutasi seluruhnya/ sebagian objek, pencetakan salinan SPPT, pembetulan SPPT, pembatalan SPPT, keberatan, pengurangan, restitusi/ kompensasi,, surat keterangan NJOP dan konsultasi.

"Para WP yang hendak menunaikan kewajibannya membayar pajak, ada baiknya mengetahui jenis-jenis pelayanan PBB- P2 ini," ungkap Maesal, Kamis (20/4/2017).

Berikut  jenis pelayanan PBB-P2 dan keterangannya yang dirilis Dispenda Kabupaten Tangerang berdasarkan kreteria pengurusannya :

a. Jenis Pelayanan PBB di Badan :

1.Pencetakan salinan SPPT
Penerbitan SPPT salinan sebagai pengganti SPPT yang rusak, hilang, tidak/ belum diterima Wajib Pajak.

2.Pengaktifan SPPT.

3. Surat keterangan NJOP

Surat keterangan tentang NJOP karena SPPT masih dalam proses pencetakan

4.Konsultasi, Pelayanan pemberian informasi terkait dengan PBB kepada Wajib Pajak

b.  Jenis Pelayanan PBB di UPT :

1. Mutasi seluruhnya/ sebagian objek
Terjadinya perubahan atas data ojek/ subjek pajak yang diakibatkan karena jual- beli, waris, hibah dan sejenisnya antara lain pecah bidang.

2. Pendaftaran Objek Baru
Pendaftaran objek pajak yang belum terdaftar dalam administrasi PBB.

3. Pembetulan SPPT
- Kesalahan tulis, hitung dan/ atau Zona Nilai Tanah (ZNT) dan/ atau
- Kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang- undangan perpajakan

4. Pembatalan SPPT
Keputusan pembatalan SPPT akibat penerbitan SPPT yang tidak benar antara lain: SPPT ganda, objek pajak tidak ada, dan objek/ subjek pajak yang dinyatakan batal demi hukum

5. Keberatan
Permohonan Wajib Pajak karena ketidaksetujuan atas ketetapan PBB yang tercantum pada SPPT/ SK/ STP

6. Pengurangan
Permohonan pengurangan pembayaran atas ketentuan PBB yang terhutang baik pokok dan/ atau sanksi administrasinya

7. Restitusi/ Kompensasi
Permohonan pengembalian (restitusi) atau pembayaran SPPT lainnya/ tahun berikutnya (kompensasi) sebagai akibat keputusan kelebihan pembayaran pajak

8. Konsultasi
Pelayanan pemberian informasi terkait dengan PBB kepada Wajib Pajak

Tak hanya merilis jenis-jenis PBB-P2, Dispenda Kabupaten Tangerang, juga mempublikasikan sejumlah persyaratan umum administrasi PBB- P2, diantaranya :

1. Mengisi SPOP

2. Mengisi Formulir/ Blangko sesuai dengan pelayanan yang dibutuhkan

3. Melampirkan Fotocopy KTP

4. Melampirkan SPPT dan STTS sebelumnya

5. Melampirkan SPPT tetangga (untuk pembayaran baru dan pengajuan keberatan)

6. Melampirkan Fotocopy Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah atau lainnya.

7. Melampirkan IMB

8. Melampirkan Fotocopy NPWP

9. Melampirkan Surat Keterangan dari Desa/ Kelurahan

10. Melampirkan Surat Kuasa bermaterai cukup dan Fotocopy KTP Kuasa (apabila dikuasakan)

11. Melampirkan Surat Pernyataan bermaterai cukup (bila diperlukan)

12. Bukti pendukung lainnya yang dibutuhkan.(ADV).

 

 

Berita Lainnya