Diduga Ada Pungli di SDN IV Cilegon

 
Kamis, 25/06/2015 20:39 WIB
Diduga Ada Pungli di SDN IV Cilegon (Ilustrasi: )

LenteraNews - Kota Cilegon -- Pemerintah Kota Cilegon yang mengklaim telah menggratiskan dunia pendidikan ternyata hanya sekedar janji manis saja. Hal itu diduga terbukti adanya pungutan uang oleh pihak Sekolah Dasar Negeri (SDN) IV Cilegon sebesar Rp 1,7 Juta terhadap wali murid yang baru mendaftarkan anaknya di sekolah tersebut.

Wati (bukan nama sebenarnya) salah seorang wali murid yang baru mendaftarkan sekolah putranya di SD Negeri IV Cilegon ini mengaku dirinya diwajibkan untuk membayar uang dalam jumlah Rp1,7 juta berdasarkan kesepakatan dari pihak Komite Sekolah dan sejumlah wali murid lainnya.

"Saya kan kaget. Saya dimintai bayaran untuk biaya penunjang pendidikan, seperti beli kursi belajar sampai AC. Bukannya selama ini pemerintah sudah menggratiskan," keluhnya.

Wati kesal setelah pihak sekolah meminta uang itu harus segera melunasi paling lambat hari Sabtu (27/06/2015) lusa. "Rapatnya saja baru hari ini, masak lusa paling lambat harus segera kita lunasi, ini kan keterlaluan," ujarnya.

Wati membeberkan, kendati putusan itu sudah berdasarkan kesepakatan dengan Dewan Komite Sekolah, namun kenyataannya masih terdapat sejumlah wali murid lainnya yang merasa keberatan dengan putusan itu. "Karena saya merasa keberatan, pihak dewan komite pun sempat bilang, jangan sampai pungutan ini kedengaran wartawan ya," ungkap Wati.

Sementara itu, kepada wartawan Ketua Komite SD Negeri IV Cilegon, Sugandi membantah tudingan adanya pungutan liar yang terjadi disekolahnya untuk pelajar baru. Menurutnya, biaya Rp1,7 juta yang dibebankan kepada wali murid tersebut adalah biaya untuk pendidikan tambahan dan ekstra kurikuler di sekolah yang sempat menerapkan sistem Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI).

"Pendidikan disini sebenarnya gratis. Cuma karena dulu kita pernah RSBI, jadi wali murid itu kebanyakan minta diberlakukan itu lagi, maka akhirnya kita bahas di komite. Jadi mau tidak mau, ada biaya tambahan yang harus dikeluarkan," kilahnya. (ard)

Berita Lainnya