Pengobatan Gratis , LKP Ingatkan Gubernur Banten

 
Minggu, 1/04/2018 19:18 WIB
Pengobatan Gratis , LKP Ingatkan Gubernur Banten (Ilustrasi: ) Direktur Lembaga Kebijakan Publik (LKP) Ibnu Jandi S.sos MM

Lenteranews, TANGERANG – Ketika program pengobatan gratis bermodal KTP menjadi program saat kampanye Wahidin Halim-Andika Hazrumy. Dimana program ini rencananya menjaring 2 juta penduduk Banten yang belum memiliki jaminan kesehatan. Terkait realisasi program tersebut  Direktur Lembaga Kebijakan Publik (LKP) Ibnu Jandi S.sos. MM pernah mengingatkan ketika Wahidin Halim yang berpasangan  Andhika Hazrumy sebagai Calon Gubernur Banten ketika itu  yang mengkampanyekan kesehatan gratis dengan KTP.

“Saya katakan itu tidak bisa dan akan melanggar hukum. Karena tidak akan mungkin si bendahara pengeluaran dan SKPD/BUD akan bisa mengeluarkan dana APBD. Karena si Bendahara atau si SKPD akan melanggar UU No 17 Th 2003,” Tutur Jandi , Minggu,(1/4/2018).

Dengan bermodalkan KTP  untuk dijadikan dasar rujukan kesehatan Gratis di Banten,  Jandi mengungkapkan , akan ada unsur dugaan Gubernur Banten melanggar UU. DASAR HUKUM KTP  No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

“KTP Bukan Sebagai Alat Tukar atau Bukan Sebagai Alat Transaksi , akan tetapi KTP adalah Sebagai Alat Identitas diri,” ungkap Jandi.

Bukan hanya itu saja , Jandi menerangkan akan ada banyak dugaan pelanggaran undang – undang , pasalnya Program Kesehatan Gratis di Pemda Provinsi Banten belum Sesuai dengan Ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan

.“Dugaannya melanggar Undang-Undang Dasar 1945, UU No 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, UU No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jamsos, UU No 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, UU No 23 Th 2014 jo UU No 9 Th 2005 ttg Pemda, PP No 58 Th 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, PP No. 71 Th 2010 Tentang  SAP dan  Permendagri No 13 Th 2006 jo No 21 th 2011 tentang  Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah” terang Jandi.

Terkait polemik permasalahan tersebut , Jandi menyarankan pembuatan Perda sebagaimana diisyaratkan oleh UU No. 12 Tahun 2011.

“Harus dibuatkan Peraturan Daerahnya dulu , baru program tersebut bisa berjalan,” saran Jandi.

 

Berita Lainnya