LKP Serahkan Dugaan Jual Beli Parpol Pengusung Pilkada Kepada KPK

 
Selasa, 9/01/2018 17:05 WIB
LKP Serahkan Dugaan Jual Beli Parpol Pengusung Pilkada Kepada KPK (Ilustrasi: )

Lenteranews, TANGERANG – Direktur Lembaga Kebijakan Publik (LKP) Ibnu Jandi S.sos.MM, Menyerahkan dugaan jual beli partai pengusung pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018 Kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) , Agar senantiasa aktif melakukan pengawasan dan penindakan.

Meskipun sulit untuk membuktikannya, Jandi menduga aroma politik uang selalu mewarnai dalam pencalonan kepala daerah.

"Aroma transaksi jual beli perahu partai politik agaknya tercium, mohon maaf, bak 'kentut' baunya tercium tapi tidak mudah menelusuri wujudnya, maka agaknya Kepolisian dan KPK melalui satgas antipolitik uang harusnya bisa mengungkap kebenarannya," kata Jandi, Selasa (9/1/2018).

Menurut penggagas Kampung Bekelir ini, sangat mungkin bila praktik politik uang sudah dimulai pada proses dukungan partai. Mungkin nilainya bervariasi sesuai keadaan masing-masing daerah.

Terlebih banyak calon kepala daerah usungan parpol yang bukan merupakan kadernya sendiri. Hal ini pun disebutnya bukan pepesan kosong belaka.

"Sulit dicerna, bila partai politik yang dengan ringan menyerahkan dukungan kepada calon gubernur, bupati atau walikota yang bukan kadernya secara gratis, bahkan kadernya sendiri tidak jarang dugaan uang perahu harus disediakan pun sudah menjadi rahasia umum," paparnya.

Karena itu, Jandi beranggapan, tak ada salahnya jika KPK maupun kepolisian lebih aktif menelusuri dugaannya itu. Karena berawal dari sana praktik korupsi oleh sejumlah pejabat negara, khususnya kepala daerah dimulai.

"Kalau dibiarkan, Demokrasi akan terbelenggu oleh politik uang, mereka yang potensial tidak akan terlahir bila tidak memiliki  uang mahar yang cukup. Maka, saya menagih KPK dan kepolisian untuk lebih aktif mengawasi praktik-praktik culas seperti," tandasnya .

 

Berita Lainnya