LKP: Rasionalitas Pengendapan APBD di Bolehkan

 
Senin, 30/10/2017 20:34 WIB
LKP: Rasionalitas Pengendapan APBD di Bolehkan   (Ilustrasi: )

Lenteranews, TANGERANG –    Terbitnya pemberitaan dari  salah satu media cetak Nasioanl , yang memberitakan dugaan pengendapan Dana APBD Kota Tangerang tahun 2017 sebesar Rp 1.32 Triliun yang diparkir pada salah satu Bank tertentu dengan dugaan pendepositoan uang APBD, adalah sebuah perspektif pemberitaan yang keliru ,Hal ini dinyatakan Direktur Lembaga Kebijakan Publik (LKP) Ibnu Jandi S.sos MM.

“Penggunaan serta peruntukan APBD/ APBN persatu tahun dengan hitungan kalender 12 bulan, dimana saat ini baru memasuki bulan ke- 10 penggunaan APBD, jadi sangat wajar apabila APBD Kota Tangerang masih tersisa di BANK” tutur Jandi, Senin,(30/10/2017).

Dengan tersisanya dua bulan kalender penggunaan APBD , Jandi menerangkan, “ Sangat realistis Pemerintah Kota Tangerang yang  memiliki sisa APBD di Bank, dimana sisa APBD tersebut nantinya akan diperuntukan membiayai semua kegiatan dan program yangsedang dijalankan sampai akhir Desember nanti” terang Jandi..

Berdasarkan hitungan  angka APBD Kota Tangerang  Tahun 2017 , Jandi menguraikan:

  1. APBD Pemda Kota Tangerang Tahun 2017 target pendapatanya adalah  Rp. 3.519.482.674.256 ,- Dibagi 12  Bulan = @Rp. 293.290.222.855;

Dengan rincian SBB:

  1. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp.1.501.195.525.716,- Kita Bagi Dgn 12 Bulan = @Rp.125.099.627.143,-
  2. Dana Perimbangan Pusat sejumlah Rp1.460.810.556.076,- Kita Bagi Dgn 12 Bulan = @ Rp.121.734.213.006
  3. Lain-lain Pendapatan  Daerah yang sah Rp557.476.592.464,- Kita Bagu Dgn 12 Bulan = @ Rp. 46.456.382.705

 

  1. Target Belanja Rp.4.154.482.674.256,- Dibagi 12 Bulan = @Rp. 346.206.889.521,-

Artinya; suatu hal yang sangat tidaklah mungkin ada dugaan pengendapan atau pendepositoan dana APBD Pemda Kota Tangerang hingga Rp,1,32 Trilyun disalah Satu BANK. Sukar dapat diterima oleh akal sehat saya. Kalau lah ada Oknum LSM yang mengatakan ada pengendapan dan APBD sebesar Rp.1,32 Trilyun, maka pikiran LSM tersebut secara matematika sangatlah keliru.

Sedangkan target belanja rata-rata perbulanya saja hanya sebesar Rp. 346.206.889.521,- dan kalau ada pengendapan atau idle money, maka gaji pegawai negeri sipil “ASN/PNS” setiap bulanya pasti ada saja yang tidak dibayarkan.

 

Kalau kita mengacu kepada Money Follow Program, dimana  Janji Politik Presiden dan Janji Politik Kepala Daerah adalah menawarkan sejumlah program-program unggulan dan bukan janji-janji atau menawarkan sejumlah uang kepada para pemilih di pesta demokrasi pemilu yang kemudian termuat dalam RPJMN dan RPJMD.

Dimana Money Follow Program “Uang Mengikuti Program”. Perspektif kesejahteraan masyarakat ditinjau dari pendekatan dana pembiayaan dari sektor APBN dan APBD sangatlah kurang tepat, karena rakyat tidak menikmati seperpun uang APBN maupun APBD, yang dinikmati oleh rakyat adala sejumlah realisasi program “RPJMN/RPJMD” yang tersebar di seluruh antero jagat raya ini dan bukan uang APBN/APBD yang tersebar diseluruh antero jagat raya ini.

Umpamanya ada Sebanyak 20 Proyek Strategis Nasional (PSN) sebear Rp.33,5 Trilyun yang masuk dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan PSN. Nah mana dulu nih yang dinikmati oleh masyarakat? Apakah uang yang sebesar Rp.33,5 Trilyun atau sejumlah 20 Proyek Nasional? Yang dinikmati oleh masyarakat sudah pasti adalah 20 Proyek tersebut dan bukan Rp.33,5 Trilyun. Karena selesainya Mega Proyek sebanyak 20 Mega Proyek degan dana sebesar Rp. 33,5Trilyun tidaklah kemudian berbanding lurus dan sebangun dengan selesainya Proyek kemudian Cash and Carry pembayaran pun dibayarkan oleh APBN/APBD, sangatlah tidak mungkin, pasti pembayaranyapun ada jeda/tunda proses waktu, maka disitulah terjadi adanya pengendapan uang APBN/APBD di Kas Daerah.

Walaupun ada dugaan pengendapan uang APBN/APBD, yang penting bagi masyarakat adalah terealisasinya program-program untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Sedangkan Masalah deposito Bank itu dibolehkan dan dibenarkan menurut UU. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 58 TAHUN 2005 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAHPengelolaan Investasi Daerah

Pasal 116 Pemerintah daerah dapat melakukan investasi jangka pendek dan jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.

Pasal 117

(1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.

(2) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116, merupakan investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Pasal 118

(1) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (2) terdiri dari investasi permanen dan non permanen.

(2) Investasi permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali.

(3) Investasi non permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau ada niat untuk diperjual belikan atau ditarik kembali.

Pasal 119 Pedoman Investasi permanen dan non permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

PERMENDAGRI NO 21 TAHUN 2011

Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) Permendagri 13/2006 jo. Permendagri 21/2011 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan:

Investasi jangka pendek merupakan investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas dan beresiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (duabelas) bulan.

Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup deposito berjangka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (duabelas) bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis, pembelian Surat Utang Negara (SUN), Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Surat Perbendaharaan Negara (SPN).

Pasal 73 ayat (1) pada Permendagri yang sama menyatakan Investasi daerah jangka pendek dalam bentuk deposito pada BANK UMUM dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan pada jenis penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah.

Berdasarkan pada pengaturan diatas, pemda hanya dapat melakukan deposito pada bank umum, tidak pada BPR.” Terang Jandi.

Berita Lainnya