Pilkada 2018, Bawaslu Petakan Sejumlah Provinsi Rawan Money Politic

 
Sabtu, 10/02/2018 16:55 WIB
Pilkada 2018, Bawaslu Petakan  Sejumlah Provinsi Rawan Money Politic (Ilustrasi: ) Ketua Bawaslu RI Abhan

Lenteranews – Atas dasar temuan dan laporan pelanggaran Pilkada, pileg dan pilpres sebelumnya, dalam bentuk pelanggaran money politic , Ketua Bawaslu RI Abhan merilis sejumlah Provinsi yang rawan money politic.

"Mengacu kepada Pilkada , pemilu legislative dan Pilpres 2014 lalu, Pelanggaran pemilu terkait politik uang  sudah marak terjadi dibeberapa daerah,” kata Abhan disela acara Deklarasi Tolak dan Lawan Politik Uang dan Politisasi SARA untuk Pilkada 2018 Berintegritas, bertempat  di Hotel Royal Kuningan, Jl Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (10/2/2018).

Berdasarkan tingkat kerawanan money politic yang telah dipetakan Bawaslu , didapat 7 Provinsi yang tingkat kerawanan money politicnya masih tergolong tinggi.

“Tingkat kerawanan politik uang yang tinggi, yaitu Sumatera Utara (Sumut), Sumatera Selatan (Sumsel), Lampung, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kalimantan Barat (Kalbar), Sulawesi Utara (Sulut) dan Sulawesi Selatan (Sulsel),”. Ungkap Abhan.

Sementara itu Abhan menerangkan , Masih terdapat 8 provinsi yang menggunakan money politic dengan modus pembangunan sarana publik.

"Modus money politic melalui pembangunan sarana public, berdasarkan hasil pemetaan berada di Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Maluku, Maluku Utara dan Papua yang dikategorikan  daerah dengan tingkat kerawanan tinggi,"terang  Abhan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berita Lainnya