Bawaslu Pengawasan Dana Kampanye Belum Maksimal, Paslon Kepala Daerah Belum Rampungkan Laporan

 
Sabtu, 17/03/2018 15:59 WIB
Bawaslu Pengawasan Dana Kampanye Belum Maksimal, Paslon Kepala Daerah Belum Rampungkan Laporan (Ilustrasi: )

Lenteranews – Belum rampungnya pelaporan penggunaan dana kampanye oleh setiap pasangan calon (Paslon) kepala Daerah menjadikan pengawasan dana kampanye tersebut belum maksimal. Hal ini diutarakan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI Fritz Edward Siregar di Warung Daun Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (17/3/2018).

Meskipun demikian, Frirz mengklaim, Bawaslu sudah  melakukan pengawasan yang maksimal dalam mengawal proses pilkada yang telah berlangsung, seperti proses pencalonan kepala daerah. "Terkait dana kampanye memang belum maksimal karena karena prosesnya masih berjalan, akan tetapi terkait pengawasan proses pencalonan kita sudah maksimal awasi," kata Fritz

Guna memaksimalkan pengawasan dana kampanye, Bawaslu akan mengerahkan semua Panwaslu yang berada daerah untuk mengkroscek secara detail terkait pelaporan dana kampanye setiap paslon. Mulai dari dana kampanye yang berbentuk barang, jasa hingga uang, semuanya tidak akan lepas dari pengawasan dan pengecekan.

"Nominal sumbangan dana kampanye dari perorangan sudah dibatasi  maksimal Rp 75 juta. Kalau terbukti menerima lebih dari itu pasti akan dikenai sanksi” ujar Fritz.

Adapun sanksi yang akan diberikan kepada calon kepala daerah yang terbukti melakukan pelanggaran dana kampanye, Fritz mengingatkan , “Berupa sanksi administrative, Bahkan, jika calon kepala daerah tersebut terbukti menerima sumbangan dana  kampanye melebihi aturan yang ditentukan maka dia akan diganjar hukuman pembatalan, sebagai paslon dalam kontestasi pilkada,” pungkasnya.

Berita Lainnya