Wasit Hibah Aset Kab/Kota Tangerang, Ibnu Jandi Paparkan Kronologis Hibah

 
Kamis, 6/02/2020 17:56 WIB
 Wasit Hibah Aset Kab/Kota Tangerang, Ibnu Jandi Paparkan Kronologis Hibah (Ilustrasi: ) Wasit Aset Kab/Kota Tangerang, Ibnu Jandi Paparkan Kronologis Hibah

 

TANGERANG - Didaulat menjadi wasit pada pembahasan hibah asset dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang ke Pemerintah Kota Tangerang, begitupun hibah asset sebaliknya.

Ibnu Jandi selaku wasit hibah asset memaparkan kronologis proses mediasi  yang berjalan dalam kurun waktu satu bulan 15 hari.

“Alhamdulilah berkat inisiatif dua kepala daerah proses mediasinya berjalan lancar dengan tiga kali pertemuan,” tutur Jandi.

Menurutnya bertempat di ballroom Soll Marina hotel Serpong, rapat hibah asset pertama pada tanggal  6 Desember 2019.

“Rapat kedua pada 30 Desember 2019, dan rapat terakhir pada 21 Januari 2020,hingga melahirkan dokumen serah terima hibah asset yang Insya Allah siap ditandatangani oleh Bapak Bupati Tangerang dan oleh Bapak Walikota Tangerang dan diketahui oleh Bapak Gubernur Banten” terang Jandi.

Hibah aset daerah dari Pemda Kabupaten Tangerang kepada Pemkot Tangerang dan dari Pemkot Tangerang kepada Pemda Kabupaten Tangerang didasari insiatif kepala daerah.

“Inisiatif penyerahan asset/barang daerah secara hibah diawali oleh inisiatif dan niat baik Bapak Bupati Tangerang H. A. Zaki Iskandar, yang merujuk pada Pasal 401 PERMENDAGRI NO 19 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH. Mengingat UU No 2 Tahun 1993 sudah Kadaluarsa dan tidak bisa dijadikan rujukan Hukum Serah Terima Aset Barang Milik Daerah Kabupaten Tangerang kepada Pemda Kota Tangerang,” lanjut Jandi.

Adapun hibah asset daerah milik Pemda Kabuaten Tangerang yang akan diserahkan pada Pemkot Tangerang sebayak 56 bidang yang terdiri dari 18 (Delapan Belas) bidang tanah beserta bangunan, dan 38 (Tiga Puluh Delapan) bidang tanah tanpa bangunan kepada Pemkot Tangerang dengan nilai  Rp315.030.278.194,00 (Tiga Ratus Lima Belas Milyar Tiga Puluh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Seratus Sembilan Puluh Empat  Rupiah) serta Aset/Barang Daerah PDAM Milik Pemda Kabupaten Tangerang “PDAM Tirta Kerta Raharja” Dengan Nilai Aset Kurang Lebih Sebesar Rp.804.633.717.928,-

Sedangkan Hibah Aset/Barang Daerah Dari Pemerintah Kota Tangerang Kepada Pemerintah Kabupaten Tangerang adalah berdasarkan inisitif Walikota Tangerang H. Arief R. Wismansyah, dengan merujuk PERMENDAGRI NO 19 tahun 2016 tentang pengelolaan barang milik daerah yang tertuang didalam Pasal 401 Tata Cara Hibah Barang Milik Daerah Pada Pengelola Barang Yang Berbunyi “Pelaksanaan hibah barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang dilakukan berdasarkan “Hurup a “ inisiatif Gubernur/Bupati/Walikota.

Hibah Aset/Barang Milik Daerah Yang Akan diserahkan kepada Pemda Kabupaten Tangerang dari Pemda Kota Tangerang adalah sebanyak 2 (dua) bidang tanah, masing-masing tanah seluas 2.076 m² (Dua Ribu Tujuh Puluh Enam Meter Persegi) peruntukan Grand Resevoir yang berlokasi di Kelurahan Cibodas dan tanah seluas 3.767 m²  (Tiga Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Meter Persegi) peruntukan Fasilitas Air Minum  yang berlokasi di Kelurahan Karawaci Baru. Untuk selanjutnya Penyerahan barang Milik Daerah tersebut dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan DPRD Kota Tangerang.

“Sebelum dilaksanakannya Serah Terima barang milik daerah tersebut sebagaimana dimaksud, bahwasanya Pemda Kota Tangerang “Walikota Tangerang”  memberikan ijin kepada Pemda Kabupaten Tangerang “Bupati Tangerang” untuk memanfaatkan 2 (dua) bidang tanah sebagaimana dimaksud.

Walikota Tangerang Agar Wajib Memberikan ijin ijin Yang Diperlukan Oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang dan Yang Diperlukan Oleh BUMD Pemerintah Kabupaten Tangerang demi Untuk Kepentingan Pelayanan Masyarakat; Sedangkan Bupati Tangerang Agar Wajib Memberikan ijin ijin Yang Diperlukan Oleh Pemerintah Kota Tangerang  dan Yang Diperlukan Oleh BUMD Pemerintah Kota Tangerang demi Untuk Kepentingan Pelayanan Masyarakat;” seru Jandi.

Berikut rujukan hukum serah terima hibah asset yang dilakukan

1. UU No 5 Th 1962 tentang Perusahaan Daerah;

2. UU No 17 Th 2003 tentang Keuangan Negara;

3. UU No 1 Th 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. UU No 23 Th 2014 jo UU No 9 Th 2015 tentang Pemerintahan Daerah;

5. PP No 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;

6. PP No 27 Th 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

7. PP No 58 Th 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Permenkeu No 168/Pmk.07/2008 Tentang Hibah Daerah;

9. Permendagri No 21 Th 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

10.   Permendagri No 19 Th 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

11.   Permendagri No 21 TAHUN 2018 tentang Menilai Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Namun sayangnya memasuki tahapan penandatangan bersama yan gsedianya akan dilakukan di gedung Pendopo Bupati Tangerang yang sudah  dihadiri Bupati dan Wakil Bupati beserta jajaran dan unsur Porkompimda serta BPK tidak dihadiri perwakilan pemerintah Kota Tangerang.

 

 

 

 

 

 

 

Berita Lainnya
Berita hari ini