Akomodir Proyek Pusat ,Banten Revisi RTRW

 
Kamis, 7/09/2017 12:01 WIB
Akomodir Proyek  Pusat ,Banten Revisi  RTRW  (Ilustrasi: ) foto: geogle

Lenteranews, SERANG – Pengakomodiran  proyek pemerintah pusat yang akan dibangun di Provinsi Banten, berujung pada pemerevisian rencana tata ruang wilayah (RTRW) terhadap 11,88 persen dari wilayah secara keseluruhan. Hal tersebut berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2011 tentang RTRW Banten 2010-2030. Pada Pasal 6 perda tersebut tertulis, ruang lingkup RTRW mencapai 8.651,20 kilometer persegi.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Banten Hudaya Latuconsina mengatakan, revisi perlu dilakukan karena pemerintah daerah harus menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat. Revisi RTRW sudah melalui proses panjang dan sudah digagas sejak tahun 2015.

“Berdasarkan kajian, 11,88 persen RTRW di Banten akan mengalami perubahan. Sebelas persen perubahan murni mengikuti kebijakan pemerintah pusat dan 0,88 persennya adalah penyesuaian-penyesuaian lainnya,” ujarnya kepada wartawan di sela-sela acara sosialisasi revisi RTRW Banten 2010-2030 di hotel Le Dian, Kota Serang, Rabu (6/9/2017).

Akibat dari revisi itu juga, kata dia, sebelumnya Pemprov memperoleh 18 kawasan strategis provinsi yang harus dikembangkan. Ternyata, saat ini, berubah hanya delapan kawasan. Meski harus mengikuti kebijakan pemerintah pusat, tapi Hudaya memastikan pihaknya akan mempertahankan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B).

“Terlebih Banten sudah memiliki Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang LP2B. Jangan sampai perda ini terganggu oleh ini (revisi RTRW-red). RTRW harus menjaga itu,” katanya.

Menurutnya, setidaknya ada empat kebijakan pemerintah pusat yang melandasi revisi RTRW di Banten. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Komite Nasional Keselamatan Transportasi, adanya proyek strategis nasional (PSN), dan RTRW nasional.

“Yang paling dominan itu, pertama karena RPJMN, hadirnya RPJMN 2015-2019 dengan segala programnya harus diselesaikan, terutama soal pembangunan infrastruktur,” terangnya.

Lebih lanjut, mantan kepala Dinas Pendidikan Banten itu mengatakan, dalam revisi RTRW tersebut perlu juga dimasukkan mitigasi atau dampak sosial dari hadirnya PSN di Banten. Dia berharap, masyarakat Banten tidak hanya menjadi penonton di tanah kelahirannya sendiri. Sehingga, perlu ada antisipasi mitigasi sosial terhadap pembangunan strategis nasional. Ia menyontohkan, seluas 18.000 hektare di Maja, Solear, dan Parung Panjang dijadikan Kota Baru Maja. Yang jadi pertanyaan, ada berapa ratus ribu orang yang terusir.

“Kita pastikan warga Banten jangan hanya jadi penonton. Konsep apa yang harus dikuatkan? Semua pihak harus sudah berpikir, merancang program yang relevan,” katanya.

Kepala Bidang (Kabid) Prasarana Wilayah Bappeda Provinsi Banten Khairuddin mengatakan, RTRW Banten hanya mengalami revisi karena perubahannya di bawah 20 persen. Sehingga, tidak perlu melakukan perubahan Perda RTRW.

“Perubahan ini sebagian besar untuk menampung program nasional,” katanya.

Menurutnya, memang diperlukan untuk memayungi program yang dicanangkan pemerintah pusat. Sebab, pengerjaan program terutama penanganan infrastruktur harus sesuai tata ruang. Berdasarkan Undang-Undang RTRW dapat ditinjau lima tahun sekali.

“Harus dipayungi karena memang harus sesuai tata ruang. Bagaimana caranya, ya dengan revisi RTRW,” terangnya.

Khairuddin menjelaskan, jika saat ini ada 12 program nasional yang ada di Banten. Sebelumnya ada 14 program nasional. Tapi, setelah pembangunan Bandara Banten Selatan gagal, proyek LPG yang diserahkan ke swasta, run way Bandara Soekarno-Hatta pembangunannya selesai. Tapi, seharusnya hilang tiga menjadi 11, tapi di Perpres 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional muncul kawasan Wilmar di Kramatwatu.

“Jadi, masih tetap 12 program nasional yang akan dibangun di Banten,” tandasnya. 

 

 

 


(Sumber Radarbanten)

TAG banten
Berita Lainnya