Revisi RUU MD3 Bisa Hidupkan Imunitas Dewan

 
Kamis, 8/02/2018 19:50 WIB
Revisi RUU MD3 Bisa Hidupkan Imunitas Dewan (Ilustrasi: )

Lenteranews -  Revisi UU MD3 bukan hanya melahirkan penambahan kursi pimpinan DPR, MPR, dan DPD, selain iut  revisi UU MD3 menghidupkan kembali hak imunitas anggota dewan. Sebagai mana tertuang dalam Pasal 245 yang mengatur pemeriksaan terkait proses hukum terhadap anggota dewan harus melalui pertimbangan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) sebelum kemudian meminta izin pada presiden.

"Mengenai hak imunitas,Yang terkait dengan masalah kalau ada proses hukum yang menjerat anggota dewan mekanismenya prosedur memang harus ada rekomendasi dari MKD. Dari internal dulu. Kita kan harus lebih banyak lakukan pencegahan," kata Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) Firman Soebagyo , dikutif dari detik.com, Kamis (8/2/2018).

Menurut Firman mekanisme tersebut tidak akan menghambat proses penegakan hukum. Sebab, MKD dan presiden diberikan batasan waktu dalam memberikan rekomendasi serta menerbitkan perizinan.

"Acuannya ada batasan waktu yang sudah diatur ,Bahkan presiden menerbitkan izin pun ada batas waktunya," ujarnya.

Sebagaimana diketahui pasal 245 ini juga mengatur soal tindak pidana yang dapat diberikan rekomendasi oleh MKD.  Akan tetapi Firman memberikan pengecualian terhadap tindak pidana khusus (Tipidsus) seperti korupsi dan narkoba dapat langsung diproses hukum tanpa melalui mekanisme MKD dan izin presiden.

"Kalau Tipidsus tadi seperti korupsi, narkoba, perdagangan orang, itu pengecualian. Nggak ada perlakuan khusus. Kalau ketangkap tangan ya langsung proses hukumnya berjalan. Tidak ada rekomendasi dari siapa-siapa," ungkap Firman.

Berita Lainnya