Jangan Libatkan Presiden Jokowi dengan Pansus Angket KPK

 
Rabu, 20/09/2017 05:23 WIB
Jangan Libatkan Presiden Jokowi dengan Pansus Angket KPK (Ilustrasi: ) Jangan Libatkan Presiden Jokowi dengan Pansus Angket KPK

Lenteranews, JAKARTA - Presiden Joko Widodo menegaskan tak mau ikut campur dalam urusan Pansus Angket KPK. Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menegaskan agar Pansus tak memaksa menemui Presiden Jokowi.

Apalagi, lanjut Taufik, tidak ada aturan yang mengatur bahwa hasil dari Pansus angket harus menyampaikan ke Presiden sebelum rapat paripurna. Masa kerja Pansus Angket KPK sendiri diketahui akan habis pada 28 September 2017.

"Mekanisme pansus tidak ada yang mengatur sebelum disampaikan ke paripurna, apa pun hak-hak eksklusif di DPR harus dikonsultasikan ke pemerintah. Ini tidak diatur," tegas Taufik, di Jakarta, Selasa (19/9/2017).

"Kalau kemudian pemerintah dibawa-bawa dalam kaitan pansus angket, artinya disampaikan sebelum paripurna konsultasi dengan Presiden ini agak terkesan seolah-olah ada intervensi, karena namanya angket itu haknya DPR," tutur Taufik.

Sehingga atas dasar inilah, Taufik menyarankan agar Pansus Angket KPK sebaiknya mendelegasikan komunikasinya kepada partai-partai pendukung pemerintah untuk bertemu Jokowi. "Kalau pun ada komunikasi dengan pemerintah, sebaiknya didelegasikan ke partai koalisi pemerintah, dalam konteks informal," jelas Taufik.

Sebelumnya Panitia Khusus Hak Angket DPR terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan melaporkan hasil temuanhya kepada Presiden Joko Widodo. Laporan ini akan diserahkan Pansus Hak Angket kepada Presiden Jokowi sebelum rapat paripurna DPR yang juga habisnya masa kerja Pansus pada 28 September 2017.

Wakil Ketua Pansus Angket DPR dari Fraksi PDIP Masinton Pasaribu mengungkap, 60 hari masa kerja Pansus akan berakhir pada 28 September 2017. Sehingga Pansus berkewajiban melaporkan hasil temuan penyelidikan kepada rapat paripurna DPR, pada tanggal itu juga.

"Sebelum melaporkan kepada paripurna, hasil temuan pansus angket akan kami sampaikan kepada presiden sebagai kepala negara dan pemerintah," ujar Masinton dalam keterangan persnya di Media Center DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Senin 18 September 2017.

TAG politik
Berita Lainnya