DPR Tanggapi Pembahasan Eks Koruptor Dilarang Nyaleg

 
Senin, 2/04/2018 12:52 WIB
DPR Tanggapi Pembahasan  Eks Koruptor Dilarang Nyaleg (Ilustrasi: ) Foto ilustrasi

Lenteranews.com – Adanya pembahasan aturan larangan bagi mantan narapidana kasus korupsi atau koruptor maju menjadi calon legislative ( caleg) di Pemilu 2019 oleh  Komisi Pemilihan Umum (KPU). Mendapat tanggapan dari Pimpinan DPR  yang meminta KPU mengkaji aturan tersebut.

"Saya kira kita harus ada satu kajian yang mendalam ini merugikan mereka yang ingin mencalonkan. Karena hukum di kita kan kadang-kadang belum tentu mencerminkan juga rasa keadilan itu. Artinya tidak seluruhnya seperti itu," kata Wakil Ketua DPR Fadli Zon di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (2/4/2018). Seperti dilansir Lenteranews.com dari detik.com

Fadli beralasan  , Peraturan KPU (PKPU) sebaiknya tidak bertentangan dengan Undang-Undang (UU) Pemilu. "Peraturan KPU tidak boleh bertentangan dengan UU Pemilu. Kalau memang ini sudah terkonfirmasi ada pertentangan atau kemudian bertentangan, maka yang berada di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan UU. Saya kira secara lazimnya seperti itu," ujarnya.

Menurut Fadli , mantan narapidana atau siapapun yang terbukti bersalah bukan karena kriminalisasi sebaiknya tidak perlu maju sebagai calon anggota legislatif.

Berita Lainnya