Rumor Rancangan Surat Edaran Berkonten Sara di Rajeg, Muspida Kab. Tangerang Gelar Rapat Koordinasi

 
Kamis, 7/12/2017 23:02 WIB
Rumor Rancangan  Surat Edaran Berkonten Sara di Rajeg, Muspida Kab. Tangerang Gelar Rapat Koordinasi (Ilustrasi: ) Pertemuan dan rapat koordinasi di Kantor Desa Rajeg, Kabupaten Tangerang. foto: Bang Mus

Lenteranews, TANGERANG - Masyarakat dibuat heboh oleh beredarnya postingan di media sosial tentang surat Berita Acara Peraturan dan Ketentuan Kegiatan Non Muslim di Rukun Warga 06, Perumahan Bumi Anugerah Sejahtera, Desa Rajeg, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang. Surat edaran tersebut dinilai akan menimbulkan keresahan masyarakat.

Bupati Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar pun segera bereaksi terkait persoalan ini. Pasalnya surat tersebut berisikan tentang sara.

“Kami langsung gelar rapat untuk klarifikasi,” ujar Zaki, Kamis (7/12/2017).

Ia meminta Camat Rajeg dan jajaran kepolisian setempat untuk menindak lanjuti isu yang menggegerkan publik tersebut. “Sudah dibicarakan dengan pihak – pihak terkait,” ucapnya.

Pertemuan dan rapat koordinasi pun digelar di Kantor Desa Rajeg dengan dihadiri Kapolresta Tangerang, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), serta aparatur desa dan RW setempat.

Kapolresta Tangerang, AKBP Sabilul Alif yang memimpin rapat tersebut menjelaskan kehadirannya untuk mengklarifikasi mengenai kebenaran surat itu yang telah menjadi perbincangan netizen tersebut.

“Biar bagaimana pun, isu yang beredar harus dinetralisir agar tidak menimbulkan kegaduhan dan pertentangan di masyarakat,” kata Sabilul.

Hasilnya, setelah dilakukan pertemuan itu, tergali informasi bahwa surat yang beredar dengan Kop Surat Rukun Warga 06, Perumahan Bumi Anugerah Sejahtera, tentang ketentuan kegiatan non muslim yang ditandatangani dan disetujui oleh enam Ketua RT dilingkup RW 6 memang benar adanya.

“Surat itu masih dalam tahap rancangan dan hanya untuk kalangan internal,” ungkapnya.

Ia menambahkan dalam rapat tersebut menghasilkan enam kesepakatan. Di antaranya adalah menyatakan bahwa surat itu dinyatakan tidak berlaku, sehingga kegiatan rutin masyarakat dapat berlangsung sebagaimana mestinya sesuai norma yang ada.

Kesepakatan lainnya yakni segala kegiatan kemasyarakatan saat ini dan seterusnya yang berkaitan dengan kegiatan sosial kemasyarakatan dikoordinasikan dengan Ketua RT RW, Kepala Desa dan unsur Muspika.

Para pihak juga sepakat dan berkomitmen untuk memberikan perlindungan kepada siapa pun yang melakukan kegiatan ibadah maupun kegiatan kemasyarakatan lainnya, serta segala permasalahan akan diselesaikan secara musyawarah dan mengkoordinasikannnya secara berjenjang. Para pihak juga berkomitmen untuk mengedepankan hukum dan menujunjung tinggi nilai – nilai Pancasila dan UUD 1945 sebagai pedoman negara yang patut dipatuhi.

“Aparat adalah representasi negara. Dalam kehidupan yang ada di pranata sosial, aparat termasuk Ketua RT dan RW harus menyelesaikan masalah yang ada dengan mengedepankan musyawarah,” papar Sabilul.  

Berita Lainnya