Menkumham Rancang Undang-undang Transaksi uang Kartal untuk menekan peredaran Uang Palsu

 
Selasa, 17/04/2018 14:06 WIB
Menkumham Rancang Undang-undang Transaksi uang Kartal untuk menekan peredaran Uang Palsu (Ilustrasi: ) Foto dari google

Lenteranews, TANGERANG - Dengan adanya Rancangan Undang-Undang (RUU) yang sedang di upayakan untuk di sahkan agar bisa membatasi uang kartal, dan salah satu manfaatnya adalah untuk memberantas uang palsu dan menekan Peredaran, Selasa (17/4/2018).

UU ini secara langsung dapat memerangi korupsi, termasuk uang palsu, jika ini berhasil maka ini akan berhasil menekan (peredaran),” ungkap Menteri Hukum dan Ham Yasonna H Laoly, di gedung Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Jakarta Pusat.

RUU ini sudah di rancang sejak 2014 dengan melibatkan semua kementrian dan stekholder, termasuk BI. Sekarang drafnya sudah di masukkan ke Kemenkumham dan dalah tahap penyelesaian.

Kemenkumham telah menyelesaikan tahap akhir pada RUU ini sehingga sampai pada proses penandatanganan para Mentri, selesai itu, barulah di serahkan kepada presiden Jokowi untuk selajutnya diserahkan kepada DPR RI untuk di bahas kembali.

“UU tersebut jika disahkan akan memberikan manfaat yang baik pada masyarakat, ungkap Ketua DPR RI Bambang Soesatyo.

“kami sangat siap membantu apabila Rancangan undang-undang tersebut sudah di serahkan oleh Pemerintah drafnya kepada kami, Ungkap Bambang Soesatyo.

Berita Lainnya