MK Cetak Sejarah Sistem Demokrasi

 
Rabu, 30/09/2015 11:47 WIB
MK Cetak Sejarah Sistem Demokrasi (Ilustrasi: )

LenteraNews – Nasional – Mahkamah Konstitusi (MK) membuat sejarah baru bagi sistem demokrasi di Indonesia. MK memperbolehkan digelar referendum jika ada calon tunggal dalam Pilkada. 

"Ini sejarah lagi, sejarah Mahkamah Konstitusi dan kita semua. Mulai hari ini setiap ada calon tunggal dilakukan pemeriksaan, sesudah 3 hari harus ditetapkan," kata Effendi Ghazali, usai persidangan di MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (29/9/2015). 

"Jadi MK tadi mengatakan tinggal milih setuju atau tidak setuju," lanjut Effendi. 

Bersama rekannya, Yayan Sakti Suyandaru, Effendi menggugat Pasal 49 ayat 8 dan 9, Pasal 50 ayat 8 dan 9, Pasal 51 ayat 2, Pasal 52 ayat 2, Pasal 54 ayat 4, 5 dan 6 undang-undang Pilkada karena dianggap dapat menghambat rakyat menyampaikan hak konstitusionalnya. 

Menurut Effendi, perintah penundaan jika syarat 2 calon tidak terpenuhi dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Melalui keputusan MK ini, meskipun hasil pemilihan lebih banyak tidak setuju dan pemilu harus ditunda, setidaknya hak konstitusional rakyat telah terpenuhi. 

"Hak rakyat sudah dilaksanakan dan rakyat menyadari kalau tidak setuju berarti akan ditunda pada pilkada serentak selanjutnya," jelas Effendi.

Putusan ini tidak bulat. Hakim konstitusi Patrialis Akbar menolak sistem referendum. Namun pendapat Patrialis ditolak 8 hakim konstitusi lainnya. Patrialis kalah. Referendum akhirnya menjadi pilihan Indonesia apabila dalam pilkada hanya diikuti calon tunggal.(dbs)

Berita Lainnya