LKP ; Kematian Deborah, Oknum Rumah Sakit Mitra Bisa Dipidanakan

 
Senin, 11/09/2017 20:25 WIB
LKP ; Kematian Deborah, Oknum Rumah Sakit Mitra Bisa Dipidanakan (Ilustrasi: ) LKP ; Kematian Deborah Oknum Rumah Sakit Mitra Bisa Dipidanakan

Lenteranews, TANGERANG - Direktur Lembaga Kebijakan Publik (LKP) Kota Tangerang, Ibu Jandi S.sos MM prihatin atas nasib yang menimpa bayi Debora. Bayi berusia 4 bulan ini meninggal dunia lantaran mendapatkan pelayanan yang buruk di Rumah Sakit Mitra Keluarga, Kalideres, Jakarta Barat.

"Oknum dokter dan pelaku adminitrasi di Rumah Sakit tersebut bisa dipidanakan terkait kejadian ini," ujar Jandi kepada Warta Kota, Senin (11/9/2017).

Seperti diberitakan sebelumnya, orangtua Debora yakni Rudianto dan Henny membawa buah hatinya itu dalam keadaan sesak nafas ke RS Mitra Keluarga. Namun mereka terbentur biaya dan tak mendapatkan pelayanan secara maksimal, hingga bayi Debora akhirnya meninggal dunia.

"Polisi harus bertindak dan tidak perlu menunggu laporan dari masyarakat soal peristiwa ini," ucap Jandi.

Ia pun merinci beberapa dasar hukumnya mengenai permasalahan tersebut. Di antaranya yakni;

1. UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

2. UU RI No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

3. UU RI No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

4. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

5. . Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan.

6. Peraturan   Republik Indonesia No. 1045/Menkes/PER/XI/2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan.

7. Kepmenkes RI No.129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit.

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 65 tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit.

Rumah sakit adalah sebuah institusi perawatan kesehatan profesional yang pelayanannya disediakan oleh dokter, perawat, dan tenaga ahli kesehatan lainnya.

"Pengaduan Pasal 66 yaitu setiap orang yang mengetahui atau kepentingannya dirugikan atas tindakan dokter dalam  menjalankan praktik kedokteran dapat mengadukan secara tertulis kepada  Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia," katanya.

Kemudian pengaduan sekurang-kurangnya harus memuat identitas pengadu, nama dan alamat tempat praktik dokter, serta alasan pengaduan. 

"Pengaduan sebagaimana dimaksud pada  ayat (1)  dan ayat  (2) tidak menghilangkan hak setiap orang untuk  melaporkan  adanya dugaan  tindak pidana kepada  pihak yang berwenang  dan menggugat kerugian perdata ke pengadilan," imbuh Jandi.

Ia menembahkan pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan yang melakukan praktik atau pekerjaan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang dengan sengaja tidak memberikan pertolongan pertama terhadap pasien yang dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) atau Pasal 85 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun. Dan denda paling banyak Rp. 200 juta.

Menurut Jandi, kondisi Emergensi sebenarnya setiap kondisi yang secara klinik memerlukan penanganan medik segera kondisi ini baru dapat ditentukan setelah pasien diperiksa oleh dokter. Jika setelah diperiksa kondisinya menggambarkan yang sebaliknya barulah emergency room atau Tenaga Kesehatan boleh menolak menanganinya dan menganjurkan datang ke poliklinik atau menghubungi dokter pribadi.

"Apabila tenaga kesehatan telah melakukan tindakan pertolongan pertama dan kemudian berdasarkan pemeriksaan yang ia lakukan mendiagnosa tidak adanya kondisi kegawat daruratan yang dapat mengancam pasien dan kemudian menolak memeriksa pasien atau memulangkan atau menganjurkan pasien untuk dirawat di poliklinik, bukanlah merupakan Tindakan Penelantaran Pasien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 Undang-Undang Tenaga Kesehatan," paparnya. 

Berita Lainnya