Walikota Tangerang Kecewa Layanan PDAM Tirta Benteng Lambat

 
Senin, 17/10/2016 20:09 WIB
Walikota Tangerang Kecewa Layanan PDAM Tirta Benteng Lambat (Ilustrasi: )

LenteraNews – Kota Tangerang -- Wali Kota Tangerang Arief R. Wismansyah mendesak PDAM Tirta Benteng untuk lebih responsif terhadap perkembangan aturan yang berlaku dan juga tuntutan masyarakat akan penyediaan air bersih.

Hal tersebut ditegaskan Arief saat meninjau langsung cakupan pelayanan PDAM di wilayah Cipondoh dan Pinang, Senin (17/10/2016).

Arief menyoroti lambatnya serapan Sambungan Langsung (SL) ke masyarakat, apalagi kalau melihat hampir dua juta jiwa warga Kota Tangerang baru 31persen warga Kota Tangerang yang terlayani air bersih. “Rinciannya itu 8 persen dari PDAM Tirta Benteng dan sisanya dari PDAM Tirta Kerta Raharja dan Mitra Usaha PDAM lainnya,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut Arief juga heran ketika mendapati salah satu mitra usaha PDAM Tirta Benteng yakni PT. Bintang Hytien Jaya (BHJ) yang juga menyuplai air bersih buat PDAM Cabang 2 melayani langsung suplay air bersih ke masyarakat Kota Tangerang.

Arief yang ditemani oleh Dewan Pengawas PDAM dan beberapa staf PDAM Tirta Benteng yang mengunjungi langsung kantor PT. BHJ yang berlokasi di Perumahan Regency Pinang, berdasarkan keterangan langsung  General Manager PT. BHJ, Deddy yang menyatakan bahwa PT. BHJ juga melayani langsung suplay air bersih untuk masyarakat Kota Tangerang di kecamatan Pinang, Ciledug dan Karang Tengah.

Melihat kondisi tersebut Arief terlihat kecewa, karena Suyanto selaku Direktur PDAM terkesan terlambat menyikapi hal tersebut.

"Hal begini kok dibiarkan, kan sudah tidak boleh melayani dari hulu ke hilir," tegasnya.

Sebagaimana diketahui, UU No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi per tanggal 18 Februari 2015, sehingga pengelolaan sumber daya air dikembalikan sepenuhnya ke pemerintah sebagaimana mengacu pada UU No. 7 tahun 1974 dan PP 121/2015 serta PP 122/2015.

Arief menginstruksikan agar PDAM Tirta Benteng segera mengevaluasi semua perjanjian dengan mitra usaha terkait pengelolaan air bersih di Kota Tangerang. "Setelah Moya diamandemen, seharusnya PDAM bisa bergerak cepat dengan merevisi perjanjian dengan mitra usaha lain sebagaimana ketentuan yang berlaku," tutupnya. (adv)

Berita Lainnya