Munas Apeksi, Arief Minta Standarisasi Smart City dan Pemeriksaan Keuangan Daerah

 
Kamis, 28/07/2016 21:52 WIB
Munas Apeksi, Arief Minta Standarisasi Smart City dan Pemeriksaan Keuangan Daerah (Ilustrasi: )

LenteraNews - Wali Kota Tangerang Arief R. Wismansyah hadiri Musyawarah Nasional V Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) tahun 2016 di Kota Jambi.

Munas Apeksi yang berlangsung dari tanggal 27-28 Juli 2016 di ballroom Abadi Suite Hotel, Kota Jambi ini dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri yang diwakili oleh Dirjen Otonomi Daerah, Dr. Soemarsono, Gubernur Jambi Zumi Zola Zulkifli, Unsur Forkopimda Propinsi Jambi dan Walikota Se-Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut Wali Kota Tangerang mengusulkan agar ada kerjasama lebih lanjut antar anggota Apeksi terkait pengembangan Smart City. Hal itu dimaksudkan agar konsep Smart City yang sudah menjadi kebutuhan suatu kota bisa diimplementasikan secara holistik guna meningkatkan pelayanan publik di Indonesia.

Karena, menurut Arief, Apeksi yang merupakan organisasi para pemimpin kota-kota di Indonesia merupakan cerminan keberhasilan reformasi pelayanan publik di Indonesia. Apalagi kota-kota tersebut juga menjadi tolak ukur keberhasilan pembangunan nasional.

Namun demikian Arief juga menyampaikan bahwa pemerintah pusat juga harus bisa memberikan standar yang jelas terkait penerapan Smart City di daerah. Hal ini selain untuk memberikan guidance kepada pemerintah kota sekaligus untuk mengefisienkan dan mengefektifkan program smart city di masing-masing daerah. "Jangan sampai nanti kesannya malah over budget, atau malah mengesampingkan urusan lain karena mau ngebangun sistem Smart City." jelasnya.

Selain isu Smart City yang memerlukan standarisasi, Arief juga menyampaikan agar Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) punya standar yang baku terkait sistem pelaksanaa pemeriksaan keuangan daerah. Karena meskipun telah di atur dalam beberapa peraturan, namun dalam prakteknya di lapangan ada ambiguitas.

"Kami di satu sisi di minta sama BPK membuat standar namun di sisi lain kami tidak boleh, hal tersebut kami alami ketika kami menggunakan standar Kementerian PU untuk membangun jalan beton tapi pas di periksa ternyata tidak boleh, padahal dulu kita direkomendasikan bikin standar," paparnya. (hms)

Berita Lainnya