Kamis, MK Akan Putuskan Sengketa Pilkada Tangsel

 
Selasa, 19/01/2016 17:56 WIB
Kamis, MK Akan Putuskan Sengketa Pilkada Tangsel (Ilustrasi: )

LenteraNews – Tangerang – Mahkamah Konstitusi (MK) Kamis (21/1/2016) kembali akan menggelar sidang lanjutan Perkara Perselisihan Hasil Pilkada Tangerang Selatan. Sidang yang rencananya akan dilangsungkan jam 16:00 tersebut,  mengagendakan putusan gugatan Paslon nomor urut 1 dan 2 diterima atau ditolak.

Hakim konstitusi panel 3, yang diketuai Patrialis Akbar mantan politikus dari Partai Amanat Nasional ini akan memutus gugatan paslon nomor urut 1 dan 2 berdasarkan hasil sidang sebelumnya.

Dalam dua sidang sebelumnya, Hakim Konstitusi telah mendengar gugatan paslon nomor urut 1 dan 2 serta eksepsi pihak termohon yakni KPUD Tangsel serta jawaban pihak terkait yakni paslon nomor urut 3 Airin rachmy Diani-Benyamin Davnie.

Ibnu Jandi, salah satu pengamat politik Tangerang memastikan, hakim konstitusi akan menolak gugatan kedua pasangan calon tersebut, selain selisih suara yang cukup jauh, bukti gugatan yang diajukan pemohon juga tidak kuat.

“Mahkamah Konstitusi akan menolak gugatan paslon nomor urut 1 dan 2, karena jika gugatan tersebut dikabulkan, maka itu akan jadi rujukan daerah lain yang saat ini sedang berperkara di MK, hakim konstitusi akan kerepotan” jelas Ibnu Jandi kepada lenteranews.com.

Sementara itu, Benyamin Davnie, Calon Wakil Walikota Tangerang yakin Hakim Konstitusi akan memutuskan berdasarkan fakta dan bukti yang ada, dan gugatan paslon 1 dan 2 akan ditolak oleh hakim.

“Masyarakat Tangsel sudah tidak sabar menunggu hasil pilkada 9 Desember yang lalu, mereka ingin segera melihat hasil pencoblosan yang mereka berikan kepada kami”, ujar Bang Ben sapaan akrab Benyamin Davnie.

Dalam hasil Pilkada 9 Desember lalu, Paslon nomor urut 3 unggul jauh dibanding dua pasangan yang menggugat hasil pilkada. Paslon nomor urut 3 meraih 305.322 suara sementara paslon nomor urut 1 memperoleh 42.074 suara dan paslon nomor urut 2 meraih 164.732 suara. Selisih suara tersebut lebih dari 0,5% yang menjadi acuan MK dalam menggelar sidang sengketa Perkara Perselisihan Hasil Pilkada. (con)

Berita Lainnya