Jandi : Raperda RPJMD Konstitusional, Jangan Dipolitisir

 
Kamis, 16/03/2017 15:16 WIB
Jandi : Raperda RPJMD Konstitusional, Jangan Dipolitisir (Ilustrasi: )

LenteraNews – Tangerang - Raperda perubahan atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang diusulkan Pemerintah Kota Tangerang menuai pro kontra dari berbagai pihak. Sejumlah anggota DPRD Kota Tangerang dari Fraksi PDIP pun turut hadir dalam dialog yang diselnggarakan salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM-red) yang menolak Raperda RPJMD tersebut.

Hal ini membuat Ibnu Jandi, Direktur LSM Lembaga Kebijakan Publik (LKP-red) angkat bicara. Menurut Jandi Perubahan RPJMD diatur dalam undang- undang, yakni Perubahan RPMJD mengacu pada UU No 25 Tahun 2005 Tentang Sistem Pembangunan Nasional, UU No 23 th 2014 jo UU No 9 Tahun 2015 tentang Pemda, dan Permendagri No 18 Tahun 2016 saat ini.

“Perubahan RPJMD dan Perubahan RTRW sudah pasti memiliki dasar hukumnya “Konstitusional” dan jangan di pelintir dengan alasan suksesi Walikota Tangerang. Itu adalah pemikiran prematur yang busuk dan kerdil. Begitupun juga terhadap perubahan RT/RW Raperda tentang Perubahan atas Perda No 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Tangerang 2012-2032, tidak bisa dipandang seakan-akan perubahan RPJMD itu harus mengacu pada RTW, itu adalah pemikiran yang keliru dan kerdil dan busuk dan pembusukan/ fait accompli”, ujar Jandi.

Ibnu Jandi yang juga dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdatul Ulama (STISNU) menambahkan jangan sampai perubahan RPJMD Pemda Kota Tangerang menjadi ajang kriminalisasi dan pembunuhan karakter Walikota Tangerang dan masyarakat Kota Tangerang .

“Perubahan RT/RW adalah dua hal yang berbeda, perubahan RT/RW mengacu pada UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Penataan ruang menyangkut seluruh aspek kehidupan sehingga masyarakat perlu mendapat akses dalam proses perencanaan penataan ruang. Konsep dasar hukum penataan ruang terdapat dalam pembukaan Undang – Undang Dasar 1945 aliniea ke-4, yang menyatakan “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia”, tegas Jandi.

Jandi berharap jangan sampai perubahan RPJMD dan Perubahan RT/RW dihambat oleh oknum Anggota Dewan Kota Tangerang yang mungkin saja oknum Anggota Dewan itu bukan berasal dari Kota Tangerang, sehingga oknum Anggota Dewan tersebut seperti bromocorah yang ingin menghancurkan tingkat kesejahteraan rakyat Kota Tangerang melalui penghambatan perubahan RT/RW dan RPJMD secara inkonstitusional.(con)

Berita Lainnya