Tak Dapat Mobdin, Politisi Gerindra Protes

 
Senin, 21/09/2015 21:16 WIB
Tak Dapat Mobdin, Politisi Gerindra Protes (Ilustrasi: )

LenteraNews – Serang - Tidak ada aturan pemberian mobil dinas (mobdin) untuk anggota dewan dan bahkan pernah menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada 2011. Namun, anggota DPRD Banten dari Fraksi Gerindra Ade Hidayat terkesan cemburu terkait rencana pembelian mobdin untuk pimpinan DPRD Banten.

Ade kemudian memprotes saat rapat paripurna penyampaian APBD Perubahan 2015, Senin (21/9). Di sela-sela paripurna, Ade menyampaikan interupsi. “Apa dasar kesepakatan pemberian mobil. Kalau semua tidak mendapat mobil dinas, itu dasarnya apa? Apakah yang dikasih mobil karena jago lobi? Kemudian yang tidak jago lobi tidak dapat,” tandas anggota DPRD Banten daerah pemilihan Lebak ini.

Namun, interupsi Ade ditanggapi ringan Ketua DPRD Banten Asep Rahmatullah yang memimpin rapat paripurna. “Untuk soal ini, nanti akan dibahas dengan pimpinan DPRD,” katanya singkat. Asep kemudian melanjutkan agenda rapat paripurna tersebut.

Dihubungi usai paripurna, Ade mengatakan, semua anggota Dewan memiliki hak yang sama untuk mendapatkan mobil. “Ada sejumlah anggota yang sudah mendapatkan mobil, ada yang belum. Saya pikir kalau kita bicara lembaga yang dipilih, dilantik, dan memiiliki SK, sama. Kalau bicara kelembagaan, semua harus dapat,” kata Ade, kemarin.

Ade mengaku, hanya ingin meminta keadilan yang sama atas hak anggota Dewan. “Sama-sama anggota, kita memiliki hak yang sama. Saya ingin ditertibkan saja, kalau boleh ya boleh, kalau enggak ya enggak boleh,” tandasnya.

Wakil Ketua DPRD Banten Muflikhah menilai, pengadaan mobdin untuk anggota Dewan harus dilihat berdasarkan aturan. “Kalau kita tahu aturannya, mobil dinas untuk anggota tidak ada,” tegasnya.

Kata Muflihah, fasilitas mobil dinas hanya untuk pimpinan DPRD dan alat kelengkapan Dewan. “Komisi-komisi semua difasilitasi karena untuk fasilitas operasional, tapi kalau melekat pada diri pada anggota, belum ada,” katanya.

Kepala Bagian Umum DPRD Banten Gunawan Rusminto mengatakan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 sebagai pengganti PP Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, fasilitas mobdin hanya untuk pimpinana dan AKD.

Kata dia, saat ini ada 40 unit mobdin yang sudah didistribusikan. Antara lain, lima Toyota Camry untuk pimpinan Dewan serta 15 Toyota Inova untuk pimpinan alat kelengkapan Dewan dan tiga Toyota Rush untuk kepala bagian di Sekretariat DPRD Banten. Roel

Berita Lainnya