Bawaslu Bisa Mendiskulifikasi Pasangan Calon

 
Senin, 27/06/2016 21:59 WIB
Bawaslu Bisa Mendiskulifikasi Pasangan Calon (Ilustrasi: )

LenteraNews – Serang -- Pada Pemilihan Gubernur (Pigub) 2017 mendatang, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mendapatkan kewenangan yang lebih dibandingkan pada  Pilkada 2015 lalu. Salah satunya yaitu Bawaslu dapat mendiskualifikasi pasangan calon. Hal tersebut dikatakan Yandri Susanto, Anggota Komisi II DPR-RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN).

“Pada revisi Undang-undang Pilkada yang baru Bawaslu diberikan kewenangan lebih, yaitu memberikan rekomendasi terkait diskulifikasi pasangan calon dan KPU harus menindak lanjuti rekomendasi tersebut,” kata Yandri saat menjadi narasumber pada acara sosialisai tatap muka kepada stakeholders dan masyarakat dalam rangka persiapan pengawasan Pilgub 2017 mendatang di Hotel Le Dian, Kota Serang, Senin (27/06/2016).

Bawaslu, kata Yandri, berhak membatalkan pencalonan jika ditemukan adanya pelanggaran seperti money politik pada saat tahapan sudah berjalan. “Berdasarkan putusan Bawasalu/KPU pasangan calon yang di diskualifikasi boleh membawa ke ranah Mahkamah Agung (MA),” ujarnya.

Yandri juga menerangkan, berdasarkan UU Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan UU Nomor1 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyebutkan bahwa siapa saja yang dapat dicalonkan pada Pilkada.

“Undang-undang itu juga mengakomodir putusan Mahkamah Konstistusi (MK) bahwa pada pelaksanaan Pilkada siapa saja maju. Calon tunggal boleh maju, politik dinasti boleh, mantan narapidana boleh ikut maju, kecuali mantan bandar narkoba dan pelaku kejahatan seksual tidak boleh,” jelasnya.

Sementara itu pimpinan Bawaslu-RI Endang Wihdatiningtyas mengatakan, pelaksanaan Pilgub sangat pendek waktunya, sehingga rawan konflik. “Hubungan keluarga antar kandidat, antara kandidat dengan penyelenggara pilkada, sehingga sensitif,” katanya.

Endang juga menanggapi acara sosiliasi tersebut, menurutnya kegiatan itu juga pernah dilakukan sebelum Pilkada 2015 dan hasilnya positif. Ia juga menyoroti terkait keberhasilan penyelenggaraan pilkada yang tidak terlepas dari persoalan anggaran.

“Masih banyak daerah lain yang belum memenuhi kewajibannya, terutama kepada pengasas pemilu. Berbeda dengan Banten, NPHD di Banten merupakan yang pertama kali ditandatangani di banding provinsi lain,” jelasnya.

Menurut Endang, lembaga adhoc memiliki tugas berat pada pelaksaaan pilkada nanti, dan hal tersebut luput dari pemerintah. “Fasilitasi bukan hanya soal dana, tapi juga sarana dan prasarana termasuk sekretariat dan kantor,” ujarnya. (dhi)

Berita Lainnya