Bawaslu Banten; Pelanggaran Pilkada di Dominasi ASN

 
Kamis, 5/01/2017 18:06 WIB
Bawaslu Banten; Pelanggaran Pilkada di Dominasi ASN (Ilustrasi: )

Lenteranews – Serang--Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Banten merilis data laporan dugaan pelanggaran Pilkada Banten yang terjadi sepanjang 2016. Keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah yang paling mendominasi laporan dugaan pelanggaran menjelang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten 2017.

"Dari seluruh jumlah laporan, keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) ada 25 pelanggaran, sisanya berkaitan dengan tahapan kampanye dan persoalan administrasi,” ujar  Koordinator Divisi Pengawasan Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Banten Eka Satialaksmana, Kamis, (5/1).

Berdasarkan data Bawaslu Provinsi Banten, ada sebanyak 70 laporan dugaan pelanggaran Pilkada Banten 2017 yang ditangani. Puluhan dugaan pelanggaran tersebut, termasuk laporan yang ditangani Panwaslu kabupaten dan kota.

Untuk wilayah kabupaten dan kota, jumlah keseluruhannya sebanyak 45 laporan, di antaranya 5 laporan di Kota Cilegon , 5 laporan di Kabupaten Tangerang, 4 laporan di Kota Tangsel, 8 laporan di Kabupaten Serang, 8 laporan di Kabupaten Pandeglang, 1 laporan di Kabupaten Lebak, 8 laporan di Kota Serang dan 6 laporan di Kota Tangerang.  

Berdasarkan data Bawaslu Provinsi Banten, ada sebanyak 70 laporan dugaan pelanggaran Pilkada Banten 2017 yang ditangani. Puluhan dugaan pelanggaran tersebut, termasuk laporan yang ditangani Panwaslu kabupaten dan kota.

Untuk wilayah kabupaten dan kota, jumlah keseluruhannya sebanyak 45 laporan, di antaranya 5 laporan di Kota Cilegon , 5 laporan di Kabupaten Tangerang, 4 laporan di Kota Tangsel, 8 laporan di Kabupaten Serang, 8 laporan di Kabupaten Pandeglang, 1 laporan di Kabupaten Lebak, 8 laporan di Kota Serang dan 6 laporan di Kota Tangerang.  (nis)

Dari banyaknya laporan pelanggaran terkait keterlibatan ASN di lingkungan Pemprov Banten, Bawaslu Banten meminta agar Rano Karno sebagai Gubernur non-aktif Provinsi Banten untuk menyatakan sikap terkait keterlibatan ASN.

“Sikap pro-aktif Gubernur harus membuat pernyataan bahwa ASN tidak terlibat. Sebagai Gubernur non-aktif harus mau menyampaikan itu,” ujarnya.

Menurut Eka, Bawaslu juga sudah menindaklanjuti laporan-laporan yang masuk berdasarkan prosedur yang berlaku. “Semua kita tindak lanjuti. Berdasarkan kajian, nilai dan unsur-unsur pelanggarannya, karena tidak terpenuhi, sehingga tidak bisa diteruskan,” terang Eka.

Sementara itu, tim advokasi pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur Banten nomor urut satu, Wahidin Halim-Andika Hazrumy menyayangkan laporan-laporan terkait pelanggaran Pilkada Banten yang disampaikan ke Bawaslu sepanjang 2016 belum ditindak secara maksimal.

“Kita sebagai pelapor sudah 53 kali melaporkan dugaan pelanggaran. Dari laporan yang kami sampaikan, yang paling banyak itu keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN),” kata perwakilan Tim Advokasi WH-Andika, Ferry Renaldy.

 

Ferry menyayangkan bahwa tidak ada satupun laporan yang ditindak secara tegas oleh Bawaslu. Padahal, laporan-laporan yang disampaikan disertai dengan bukti-bukti yang kuat mengarah pada pelanggaran terhadap Undang-Undang Pilkada maupun Peraturan KPU.

“Kalau bicara presentasi mungkin di angka 60 persen, karena faktanya pelanggaran oleh ASN masih terjadi. Kalo perlu Bawaslu melakukan sidak ke dinas-dinas, karena kita melihat Rano Karno adalah calon petahana di Pilkada 2017 “ pungkasnya.   (nis)

 

 

Berita Lainnya